Fraksi Demokrat DPRD Bali mempertanyakan kebijakan Pemprov Bali menaikkan dana hibah untuk KONI Bali Tahun Anggaran 2020, dari semula Rp 15 miliar menjadi Rp 50 miliar.

DPRD Provinsi Bali menyatakan sepakat dan mengapresiasi beberapa Ranperda yang diajukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Rapat pembahasan dana hibah/bansos untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali di Ruang Rapat Gbungan Lantai III Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (30/10), berlangsung panas.

Oka Antara dan Purwa Arsana ribut 5 bulan pasca Dewa Rai Adi adu jotos dengan Kadek Diana saat sidang paripurna DPRD Bali

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali genjot penyelesaian 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akhir tahun 2019 ini.

Hadirnya proyek pengembangan rumah murah merangsek Bali hingga mengikis lahan pertanian produktif, membuat gerah wakil rakyat di DPRD Bali.

Di DPRD Bali dipastikan tidak ada yang akan maju Pilkada 2020, karena malas meninggalkan kursi DPRD Bali.

Rencana Gubernur Wayan Koster membangun 6 SMA/SMK Negeri untuk atasi carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021, disambut gembira Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi pendidikan).

Setiap sekolah yang dibangun nanti mampu menampung 648 siswa, sehingga total akan tersedia 3.888 kursi

Fasilitas di Kantor DPRD Bali dilakukan penataan besar-besaran untuk membumikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.

Pembahasan Tata Tertib DPRD Bali 2019-2024 akhirnya tuntas.

Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta DPRD Bali periode 2019-2024 bersama-sama selesaikan persoalan di Pemprov Bali.

Massa menyampaikan tujuh poin tuntutan dan minta Ketua sementara DPRD Bali, Adi Wiryatama, menandatangani di atas materai.

Terdakwa I Wayan Juli Adnyana diketahui merupakan caleg DPRD Bali Dapil III Tabanan dari Partai Demokrat nomor urut 1. Namun dalam Pileg beberapa bulan lalu dirinya tidak lolos.

Selama 15 tahun DPD RI berdiri, anggota DPD RI dapil Bali pernah menempati posisi prestisius sebagai pimpinan Komite melalui I Kadek Arimbawa atau Lolak.

Ratusan mahasiswa turun ke jalan mengecam revisi UU KPK, RUKUHP, mengkritisi soal Papua hingga kebakaran hutan dan lahan. 

Berbeda dengan elemen yang sebelumnya mengecam pelemahan KPK lewat UU KPK yang baru, kali ini puluhan massa menyatakan UU KPK yang baru justru menguatkan KPK.

Pengesahan pimpinan definitif DPRD Bali periode 2019–2024 terancam molor, karena pengajuan surat ke pusat ‘nyangkut’ di Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sidang BK bagi anggota dewan yang mangkir 4 kali dalam sidang paripurna secara berturut-turut ini adalah jalan tengah dari usulan yang muncul.

Gagal menduduki kembali jabatan Ketua Komisi I DPRD Bali 2019-2024, I Ketut Tama Tenaya akhirnya mendapatkan hadiah ‘hiburan’.