Tag: DPRD Bali

DENPASAR, NusaBali
Setelah 2 anggota Fraksi PDIP DPRD Bali diganjar sanksi pemecataan atas dugaan selingkuh, yakni I Kadek Diana dan Ni Luh Kadek Yustiawati, kini muncul lagi kasus beda menimpa anggota Fraksi PDIP DPRD Bali lainnya.

DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali back up dan kawal penuh program Gubernur Wayan Koster untuk membangun 7 sekolah negeri (SMA/SMK) tahun 2020-2021.

DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali sedang susun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penye-lenggaraan Kesehatan.

Fraksi PDIP juga mengingatkan bahwa eksekutif (Gubernur) dan legislatif (DPRD Bali) adalah suami-istri yang harus harmoni dengan hubungan yang baik

Inilah hasil rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Bali dengan PT Citra Indah Prayasa Lestari (CIPL) dan PT Perusda Bali dalam rangka menyelesaikan pembayaran tunggakan gaji karyawan Perkebunan Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, yang digelar di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Kamis (30/1).

Komisi III DPRD Bali akan datangi Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Senin (27/1) siang ini, terkait rencana pusat mengembangkan sejumlah insfratruktur transportasi di Bali, seperti Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Jalan Tol Trans Jawa-Bali yang menyambungkan Pulau Jawa dan Bali.

Selesaikan 19 Ranperda di Tahun 2020 seperti yang ditarget Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali tidak main -main.

Versi Sugawa Korry, Pimpinan DPRD NTB dan DPRD NTT mendukung perjuangan RUU Provinsi Bali

DPRD Bali bakal maksimal menjalankan fungsi legislasinya di tahun 2020.

Pertemuan segitiga Bali–NTB–NTT juga diagendakan bahas perjuangan merevisi UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Video yang menggambarkan Jalan Lingkar Badung Selatan melewati Pantai Melasti, itu tidak dipakai lagi.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali, hingga kini belum disahkan, karena masih proses verifikasi di pusat.

DPRD Bali galang dukungan untuk perjuangan RUU Provinsi Bali, yang sudsah dia-jukan ke DPR RI.

Verifikasi dan pengesahan Ranperda di pusat yang memakan waktu lama menjadi persoalan dan dikeluhkan daerah.

Anggota DPD RI Dapil Bali sarankan DPRD Bali ajukan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyebut, dukungan yang solid dan kompak dari seluruh stakeholder merupakan modal dasar perjuangan mewujudkan UU Provinsi Bali.

Semua fraksi di DPRD Bali mendukung penuh dan siap all out mengawal perjuangan revisi RUU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali-NTB-NTT di Senayan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali membidangi desa adat dan kesra dari  Fraksi Gerindra I Wayan Disel Astawa, menunjukkan komitmen membela adat dan budaya Bali.

Fraksi Demokrat DPRD Bali mempertanyakan kebijakan Pemprov Bali menaikkan dana hibah untuk KONI Bali Tahun Anggaran 2020, dari semula Rp 15 miliar menjadi Rp 50 miliar.

DPRD Provinsi Bali menyatakan sepakat dan mengapresiasi beberapa Ranperda yang diajukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.