Tag: MK
JAKARTA, NusaBali.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang meminta agar rakyat bisa mengusulkan pemberhentian anggota DPR RI. Putusan perkara nomor 199/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
JAKARTA, NusaBali.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa izin Jaksa Agung tidak diperlukan jika seorang jaksa tertangkap tangan atau diduga kuat melakukan tindak pidana berat dan tindak pidana khusus.
JAKARTA, NusaBali.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang diajukan Partai Buruh terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
JAKARTA, NusaBali.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri (wamen), sebagaimana sebelumnya berlaku bagi menteri. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
JAKARTA, NusaBali - Komisi III DPR RI menyetujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, untuk menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.
JAKARTA, NusaBali.com – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan pentingnya akses pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia, termasuk bagi yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Pernyataan itu disampaikan dalam seminar bertema Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing yang digelar di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Kemendagri menyatakan putusan MK ini akan dipertimbangkan masuk ke proses revisi UU Pemilu, implementasinya harus dipelajari dengan sangat detail
JAKARTA, NusaBali.com – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa mulai Pemilu 2029, pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR dan DPD (pemilu nasional) dipisahkan dari pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD (pemilu lokal). Selisih waktu pelaksanaannya paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan presiden dan anggota legislatif pusat.
JAKARTA, NusaBali.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, pemilihan umum (pemilu) nasional dan pemilu daerah atau lokal akan dipisahkan. Pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden/wakil presiden, sementara pemilu daerah meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Keputusan ini mengakhiri era "Pemilu 5 Kotak" yang diterapkan sejak 2019.
DENPASAR, NusaBali.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi pendidikan yang inklusif dan fleksibel guna menjamin keberlangsungan pendidikan swasta sebagai mitra strategis pembangunan pendidikan di Bali.
JAKARTA, NusaBali - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengusulkan reformasi alokasi anggaran atau dana pendidikan agar negara dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor l 3/PUU-XXII/2024, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan mengenai pendidikan dasar yang gratis.
DENPASAR, NusaBali - Pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengratiskan pendidikan jenjang SD–SMP negeri dan swasta, Pemkot Denpasar sampai saat ini masih menunggu kepastian regulasi dari pusat. Apalagi, biaya pendidikan untuk menggratiskan sekolah negeri dan swasta cukup tinggi.
Pelantikan kepala daerah non-sengketa akan disatukan dengan hasil putusan dismissal MK telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA, NusaBali - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menjadwal untuk menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan lembaga penyelenggara pemilu terkait adanya usulan perubahan tanggal pelantikan kepala daerah serentak hasil Pilkada 2024 pada Senin (3/2).
JAKARTA, NusaBali.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Keputusan ini diambil guna menyesuaikan dengan putusan sela MK terkait perselisihan hasil Pilkada 2024.
JAKARTA, NusaBali.com — Sidang perdana Panel 3 terkait sengketa hasil Pilkada 2024 harus dijadwalkan ulang setelah Hakim Konstitusi Anwar Usman dirawat di rumah sakit. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dikabarkan mengalami cedera akibat terjatuh dan tengah menjalani observasi lebih lanjut.
DENPASAR, NusaBali.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengonfirmasi secara resmi, Provinsi Bali dan sembilan kabupaten/kotanya tidak termasuk dalam daftar wilayah dengan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 melalui Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti menilai keputusan MK yang mewajibkan penyelenggara sekolah melaksanakan mata pelajaran pendidikan agama sudah sejalan dengan amanat UUD 1945.
Jakarta, NusaBali - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
DENPASAR, NusaBali.com – Partai Hanura menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas (presidential threshold) dalam pemilihan presiden, menjadikan batasan tersebut menjadi 0 persen.
Produksi Dodol Keranjang Jelang Imlek
Target Produksi Bawang Merah Nasional
Malajah Sambil Maplalianan
Target Transaksi IIMS 2026
Ingin Berlangganan Koran Nusabali? Hubungi Tim Sirkulasi 0819-2700-7000
Nusa Ning Nusa
Dari Transmisi ke Kreasi Pesan
KOMUNIKASI efektif di banjar atau desa adat tidak lagi cukup jika hanya dipahami sebagai penyampaian pesan satu arah—misalnya pengumuman dari prajuru kepada krama, atau sosialisasi program yang sekadar ‘disampaikan’.