Bantuan Kemensos Disalurkan ke Penerima Langsung

Lantaran kepala daerah bisa saja mengatasnamakan bantuan tersebut berasal dari mereka. Anggota Komisi VIII DPR RI yang antara lain membidangi masalah sosial, IGN Alit Kesuma Kelakan, menyatakan bantuan dari Kemensos diberikan melalui jalur formal. Bukan melalui rekening kepala daerah sehingga tersalurkan ke penerima secara langsung.

"Oleh karenanya, saya tidak mengerti jika ada yang beranggapan seperti itu," ujar Alit Kelakan kepada NusaBali, Jumat (1/5). Menurut Alit Kelakan ada tiga jenis bantuan dari Kemensos. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH). Program itu diperuntukkan bagi orang miskin, beasiswa, ibu hamil dan anak, lansia serta disabilitas. PKH diberikan setiap tiga bulan sekali. Lantaran pendemi Covid-19, PKH diberikan setiap bulan. Kedua, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako sebesar Rp 200.000.

Di Bali, kata Alit, pemberian BPNT ada penambahan sebesar 65 ribuan orang. Pemberian bantuan PKH dan BPNT berbasis bank. Di Bali ada tiga bank yang menyalurkan. BNI di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Gianyar. BTN di kabupaten Klungkung, Bangli dan kota Denpasar.

BRI di kabupaten Karangasem dan Buleleng. Satu lagi, bantuan khusus dari Kemensos akibat Covid-19 adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu per bulan kepada 81 ribu penerima manfaat di Pulau Dewata. BST diberikan selama tiga bulan dan penyalurannya melalui PT Pos Indonesia melalui rekening masing-masing.

"Jadi semua bantuan tidak melalui kepala daerah, melainkan berbasis non tunai yang diambil ke bank atau kantor pos. Dalam pengambilan dilakukan pemeriksaan secara ketat. Jika tidak sesuai dengan data digugurkan. Sebagai wakil rakyat saya terjun langsung mengawasi agar tepat sasaran," tegas politisi dari PDIP ini.

Menurut Alit Kelakan, saat ini penyaluran bantuan di Bali berjalan bagus. Namun mantan Wakil Gubernur Bali ini tak menampik, masih ada masyarakat tak menerima bantuan tersebut. Pasalnya yang digunakan adalah data lama. Di mana sebelum ada Covid-19, pendataan dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Alit Kelakan meminta Kepala Dinas Sosial dan kepala daerah agar terus melakukan update data. "Agar yang tidak menerima bantuan masuk di pemberian bantuan berikutnya. Sambil menanti data mereka masuk, kepala daerah memback up mereka untuk diberikan bantuan dari APBD," ucap Alit. *k22