DPRD Dukung Titik Shortcut di Sukasada
Pimpinan DPRD mendorong Pemkab Buleleng alokasikan dana pembebasan lahan pada APBD 2017.
Terkait Polemik Shortcut Singaraja-Denpasar
SINGARAJA, NusaBali
Seluruh unsur pimpinan DPRD Buleleng sepakat mendorong proiritas pengerjaan shortcut (jalur singkat) pada titik 5 dan 6 di wilayah Kecamatan Sukasada, Buleleng. Shortcut menjadi kebijakan terbaik untuk percepatan keseimbangan pembangunan Bali utara dan Bali selatan.
Sikap itu disampaikan setelah seluruh unsur pimpinan mulai dari pimpinan dewan, ketua-ketua fraksi, dan ketua-ketua komisi, menggelar diskusi bersama Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Rabu (10/8) siang, pada sebuah rumah makan di Singaraja. Unsur pimpinan yang hadir, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa, Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa, Ketua Komisi IV Ketut Wirsana. Dari fraksi dihadiri dari Ketua Fraksi PDIP Ni Kadek Turkini, Ketua Fraksi Nasdem Gede Ngurah Suartawan, anggota Fraksi Golkar Gede Suparmen, anggota Fraksi Gerindra Wayan Edy Parsa, anggota Fraksi Hanura Gede Wisnaya Wisna, dan anggota Dewan lainnya. Hadir pula Sekwan Gede Wisnawa.
Dalam pertemuan itu, para unsur pimpinan di DPRD Buleleng ini kompak mendorong agar pemerintah pusat dalam hal ini pihak Balai Jalan Nasional memprioritaskan pengerjaan Shortcut dititik 5 dan 6 wilayah Kecamatan Sukasada. Pertimbangannya kondisi jalan di titik 5 dan 6 cukup rawan dan dikenal sebagai jalur tengkorak karena sering terjadi kecelakaan yang berujung korban jiwa. “Sebenarnya kami tidak ingin berpolemik, tapi kalau kita berbicara Bali, Buleleng juga adalah bagian dari Bali. Pembangunan di Buleleng juga pembangunan Bali. Dan selama ini kita selalu berbicara keseimbangan pembangunan Bali selatan dan Bali utara, kenapa harus diributkan kalau pengerjaan Shortcut di Buleleng diutamakan lebih dulu. Toh, muaranya nanti untuk kesejahteraan masyarakat semua. Bukan Buleleng saja, seluruh Bali bahkan dunia, karena wisatawan juga bisa ke Buleleng,” kata Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.
Menurut Supriatna, semestinya semua pihak berfikir positif, tidak melihat dengan kacamata politik. Karena pendekatan yang dilakukan Bupati Putu Agus Suradnyana ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PURR), semata-mata kepentingan pembangunan. “Mari melihat kepentingan pembangunannya. Sebenarnya siapapun bisa melakukan (pendekatan ke Pusat, Red). Bagi saya, siapapun yang punya akses ke pusat, bisa melakukan. Dan ini sangat baik untuk percepatan pembangunan di Bali,” ucap politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Sebagai bentuk dukungan dengan percepatan pengerjaan shortcut di titik 5 dan 6, unsur pimpinan juga mendorong agar Pemkab Buleleng alokasikan dana pembebasan lahan pada APBD 2017. Langkah ini, sebagai bentuk keseriusan Buleleng agar pengerjaan shortcut dipercepat. “Kami minta agar eksekutif alokasikan dana pendamping pembebasan lahannya. Tentu nanti kami bersama eksekutif berkoordinasi ke Gubernur dan DPRD Bali, terkait dengan sharing dana pembebasan lahannya,” ungkap Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa diamini oleh Ketua Komisi I, Putu Mangku Mertayasa.
Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menilai apa yang diinginkan rekan kerjanya di DPRD Buleleng adalah langkah positif dalam rangka percepatan pembangunan Bali utara dan Bali selatan. Ia juga berharap, semua pihak berfikir positif terkait dengan pengerjaan Shortcut di titik 5 dan 6. “Karena ini berbicara percepatan pembangunan Bali utara dan Bali selatan yang sudah lama menjadi wacana, tentu ini sambuatan yang sangat positif. Saya dan rekan kerja di DPRD, tentu akan berkoordinasi, duduk bersama dengan Gubernur Bali membicarakan percepatan pembangunan Bali selatan dan Bali utara, dengan percepatan shortcut di titik 5 dan 6,” tandasnya. * k19
SINGARAJA, NusaBali
Seluruh unsur pimpinan DPRD Buleleng sepakat mendorong proiritas pengerjaan shortcut (jalur singkat) pada titik 5 dan 6 di wilayah Kecamatan Sukasada, Buleleng. Shortcut menjadi kebijakan terbaik untuk percepatan keseimbangan pembangunan Bali utara dan Bali selatan.
Sikap itu disampaikan setelah seluruh unsur pimpinan mulai dari pimpinan dewan, ketua-ketua fraksi, dan ketua-ketua komisi, menggelar diskusi bersama Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Rabu (10/8) siang, pada sebuah rumah makan di Singaraja. Unsur pimpinan yang hadir, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa, Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa, Ketua Komisi IV Ketut Wirsana. Dari fraksi dihadiri dari Ketua Fraksi PDIP Ni Kadek Turkini, Ketua Fraksi Nasdem Gede Ngurah Suartawan, anggota Fraksi Golkar Gede Suparmen, anggota Fraksi Gerindra Wayan Edy Parsa, anggota Fraksi Hanura Gede Wisnaya Wisna, dan anggota Dewan lainnya. Hadir pula Sekwan Gede Wisnawa.
Dalam pertemuan itu, para unsur pimpinan di DPRD Buleleng ini kompak mendorong agar pemerintah pusat dalam hal ini pihak Balai Jalan Nasional memprioritaskan pengerjaan Shortcut dititik 5 dan 6 wilayah Kecamatan Sukasada. Pertimbangannya kondisi jalan di titik 5 dan 6 cukup rawan dan dikenal sebagai jalur tengkorak karena sering terjadi kecelakaan yang berujung korban jiwa. “Sebenarnya kami tidak ingin berpolemik, tapi kalau kita berbicara Bali, Buleleng juga adalah bagian dari Bali. Pembangunan di Buleleng juga pembangunan Bali. Dan selama ini kita selalu berbicara keseimbangan pembangunan Bali selatan dan Bali utara, kenapa harus diributkan kalau pengerjaan Shortcut di Buleleng diutamakan lebih dulu. Toh, muaranya nanti untuk kesejahteraan masyarakat semua. Bukan Buleleng saja, seluruh Bali bahkan dunia, karena wisatawan juga bisa ke Buleleng,” kata Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.
Menurut Supriatna, semestinya semua pihak berfikir positif, tidak melihat dengan kacamata politik. Karena pendekatan yang dilakukan Bupati Putu Agus Suradnyana ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PURR), semata-mata kepentingan pembangunan. “Mari melihat kepentingan pembangunannya. Sebenarnya siapapun bisa melakukan (pendekatan ke Pusat, Red). Bagi saya, siapapun yang punya akses ke pusat, bisa melakukan. Dan ini sangat baik untuk percepatan pembangunan di Bali,” ucap politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Sebagai bentuk dukungan dengan percepatan pengerjaan shortcut di titik 5 dan 6, unsur pimpinan juga mendorong agar Pemkab Buleleng alokasikan dana pembebasan lahan pada APBD 2017. Langkah ini, sebagai bentuk keseriusan Buleleng agar pengerjaan shortcut dipercepat. “Kami minta agar eksekutif alokasikan dana pendamping pembebasan lahannya. Tentu nanti kami bersama eksekutif berkoordinasi ke Gubernur dan DPRD Bali, terkait dengan sharing dana pembebasan lahannya,” ungkap Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa diamini oleh Ketua Komisi I, Putu Mangku Mertayasa.
Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menilai apa yang diinginkan rekan kerjanya di DPRD Buleleng adalah langkah positif dalam rangka percepatan pembangunan Bali utara dan Bali selatan. Ia juga berharap, semua pihak berfikir positif terkait dengan pengerjaan Shortcut di titik 5 dan 6. “Karena ini berbicara percepatan pembangunan Bali utara dan Bali selatan yang sudah lama menjadi wacana, tentu ini sambuatan yang sangat positif. Saya dan rekan kerja di DPRD, tentu akan berkoordinasi, duduk bersama dengan Gubernur Bali membicarakan percepatan pembangunan Bali selatan dan Bali utara, dengan percepatan shortcut di titik 5 dan 6,” tandasnya. * k19
Komentar