Demokrat Blunder Jika Tidak Isi Kursi Kosong

DENPASAR, NusaBali 

Selain rakyat dirugikan karena aspirasinya tidak tersalurkan, bargaining politisi asal Bali di pusat juga akan lemah.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Undiknas Denpasar, Dr I Nyoman Subanda, mengingatkan Partai Demokrat sudah kehilangan saluran aspirasi rakyat sejak kasus Jero Wacik naik ke pengadilan. Demokrat tidak kunjung ada keputusan apakah akan mengisi kursi kosong yang tak pernah diduduki Jero Wacik atau tidak.

“Alasan menunggu putusan hukum berkekuatan hukum tetap, itu sah-sah saja. Kader Demokrat yang komentar di media saya lihat menilai kasus Jero Wacik adalah kasus politik yang bisa saja dimainkan mafia politik. Karenanya, ini bukan murni kesalahan kader. Namun, Demokrat blunder kalau tidak melakukan pengisian kursi DPR RI Dapil Bali yang kosong,” ujar Dr Subanda kepada NusaBali di Denpasar, Minggu (3/7).

Subanda menegaskan, Demokrat kembali diuji oleh kasus kedua yang melanda Putu Sudiartana, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Dapil Bali, yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT), pekan lalu. Apalagi, melalui media, Sudiartana disebutkan langsung dipecat dan akan di PAW.

“Namun, Ketua Umum DPP Demokrat SBY belum pernah berstatmen akan melaksanakan pemecatan, apalagi PAW Sudiartana. Ini bisa blunder lagi. Blunder bagi Demokrat yang merugikan saluran rakyat Bali yang menjatuhkan pilihan kepada Partai Demokrat di Pileg 2014,” ujar akadenmisi asal Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.   

Subanda menyebutkan, ada kesan DPP Demokrat tidak mau memutuskan secepatnya, apakah pecat atau PAW segera. Terbukti, proses pengisian kursi Fraksi Demokrat DPR Dapil Bali terkatung-katung. ”Namanya saluran politik, ya jelas secara umum rakyat Bali yang rugi,” tegas Subanda.

Menurut Subanda, sikap gabeng dalam mengisi kursi kosong di DPR RI ini akan menunjukkan Bali yang tidak pernah punya posisi tawar kuat. “Politisi asal Bali jadi lemah bargainingnya di pusat. Politisi asal Bali tidak jauh beda dengan kata- kata ‘penurut’ dengan slogan de ngaden awak bisa (jangan merasa diri bisa). Slogan itu mestinya ada penempatan yang tepat. Untuk pengisian kursi wakil rakyat ini harus ada dorongan kuat dari Bali, jangan lemah,” kata Subanda sedikit memotivasi.

Sementara, Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta menyatakan proses pengisian kursi kosong di Senayan sudah dibahas dalam pertemuan petinggi partai di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. “Namun, keputusan tetap ada di ranah DPP Demokrat,” ujar Mudarta saat dihubungi NusaBali terpisah, Minggu kemarin.

Mudarta pun memberikan jaminan Demokrat akan bersikap tegas dan pastikan melaksanakan saluran aspirasi rakyat Bali melalui pengisian kursi kosong di DPR RI. “DPP Demokrat sudah memberikan jaminan, pasti akan mengisi kursi kosong di DPR RI. Untuk kasus Jero Wacik sendiri memang menunggu ada kekuatan hukum tetap. Paling tidak, dalam 3 bulan ke depan sudah ada kepastian,” ujar politisi asal Desa Nusamara, Kecamatan Melaya, Jembrana ini.

Menurut Mudarta, para kader Demokrat termasuk caleg DPR RI dalam Pileg 2014 sudah menandatangani pakta integritas. “Jadi, wajib mengikuti dan komit dengan pakta integritas tersebut. Tidak dipecat pun, mereka harus pahami dan mundur kalau tersangkut kasus hukum,” tandas Mudarta.

Sementara itu, DPP Demokrat tengah memproses pemberhentian Putu Sudiartana sebagai kader partai, karena yang politisi asal Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Badung ini tertangkap tangan oleh KPK. Meski masih proses, namun sejak dinyatakan berhenti, maka Sudiartana tidak lagi berstatus kader Demokrat.

Penegasan ini disampaikan Kepala Divisi Politik Hukum dan Keamanan DPP Demokrat, Ruhut Sitompul, kepada detikcom di Jakarta, Minggu kemarin. "Sedang diproses, tapi sudah kita berhentikan (Sudiartana)," ujar Ruhut yang juga Juru Bicara Partai Demokrat.

Ruhut pun mengingatkan kader Demokrat jangan coba-coba melakukan korupsi. Partai tidak segan-segan memecat kader yang terlibat korupsi. "Saya ingatkan kepada kader-kader, jangan main api, nanti terbakar. Saya sebagai Polhukam Partai Demokrat tegas menyhatakan, apabila ada 2 alat bukti jadi tersangka, nggak segan langsung kami pecat," katanya.

Pada bagian lain, Ruhut mengaku dapat informasi soal kondisi Sudiartana di Rutan Polres Jakarta Selatan. Sejak ditetapkan tersangka kasus suap 12 proyek infrastruktur jalan di Sumatra Barat, kondisi psikis Sudiartana belum stabil. "Saya dengar dari teman komisioner KPK, dia (Sudiartana) lagi stres," kata Ruhut. 7 nat