Rektor 'Impor' Disetujui, Diterapkan Mulai 2020
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M Nasir menyebut Presiden Joko Widodo setuju dengan usulan rektor asing.
SEMARANG, NusaBali
Saat ini tergantung dari persiapan Kemenristekdikti untuk pelaksanaannya. Nasir mengatakan sudah mengungkapkan secara lisan kepada Presiden soal rencana 'rektor impor' itu. Lampu hijau sudah diberikan tinggal persiapan saja agar bisa dilaksanakan tahun 2020.
"Beliau setuju, tergatung bagaimana saya siapkan, kalau persiapan tidak bagus ya mungkin kita pending atau bagaimana," kata Nasir usai acara pengambilan sumpah dokter baru ke 227 di Undip, Semarang, Kamis (1/8) seperti dilansir detik.
Banyak hal yang harus disiapkan yaitu mulai dari peraturan yang harus diperbaiki. Selain itu juga memetakan universitas mana yang akan menerapkannya.
"Tata kelola perbaiki, peraturan pemerintah, peraturan menteri," ungkapnya.
Ia menegaskan penerapan untuk tahun 2020-2024 hanya untuk beberapa universitas percontohan. Yang bakal menerapkan pun belum dipastikan perguruan tinggi negeri atau swasta.
"Kita petakan perguruan tinggi mana yang layak, kita punya 4.700 perguruan tinggi, ambil contoh 2 atau 5 selama 2020-2024, tidak semua rektor," tegasnya.
Nasir mengakui memang banyak penolakan termasuk ketika usul rektor impor pertama bergulir tahun 2016. Ia menegaskan penolakan yang dilakukan kemungkinan karena belum melihat kesuksesan universitas di negara lain yang menerapkan. "Penolakan banyak, yang menolak tidak pernah lihat perguruan tinggi asing seperti apa," pungkasnya.
Sejumlah negara disebut Nasir sudah mempercayakan pimpinan kampus ke rektor dari luar negeri dan hal itu terbukti mendongkrak peringkat akademik Universitas yang dipimpin di tingkat dunia. Nasir pun berharap peringkat Indonesia juga melonjak dengan mengadopsi cara tersebut.
Dia juga mengatakan saat ini sudah ada peminat dari Korea yang menawarkan diri dan peminat dari AS dan Inggris menanyakan prosedurnya.
"Garansi dong. You jadi rektor berani tidak kontrak dengan saya sekian tahun, 4 tahun meningkatkan jadi (peringkat dunia) 200 besar, " kata Nasir.
Nasir menegaskan, jika ada kampus di Indonesia yang dipimpin rektor asing maka tidak akan ada pengaruh ke budaya atau kebangsaan. Ia menjamin nasionalisme tetap terjaga.
"Bagaimana mengubah budaya di akademik, tidak berarti mengubah budaya dan kebangsaan kita. Nasionalisme tetap jaga," tegasnya. *
"Beliau setuju, tergatung bagaimana saya siapkan, kalau persiapan tidak bagus ya mungkin kita pending atau bagaimana," kata Nasir usai acara pengambilan sumpah dokter baru ke 227 di Undip, Semarang, Kamis (1/8) seperti dilansir detik.
Banyak hal yang harus disiapkan yaitu mulai dari peraturan yang harus diperbaiki. Selain itu juga memetakan universitas mana yang akan menerapkannya.
"Tata kelola perbaiki, peraturan pemerintah, peraturan menteri," ungkapnya.
Ia menegaskan penerapan untuk tahun 2020-2024 hanya untuk beberapa universitas percontohan. Yang bakal menerapkan pun belum dipastikan perguruan tinggi negeri atau swasta.
"Kita petakan perguruan tinggi mana yang layak, kita punya 4.700 perguruan tinggi, ambil contoh 2 atau 5 selama 2020-2024, tidak semua rektor," tegasnya.
Nasir mengakui memang banyak penolakan termasuk ketika usul rektor impor pertama bergulir tahun 2016. Ia menegaskan penolakan yang dilakukan kemungkinan karena belum melihat kesuksesan universitas di negara lain yang menerapkan. "Penolakan banyak, yang menolak tidak pernah lihat perguruan tinggi asing seperti apa," pungkasnya.
Sejumlah negara disebut Nasir sudah mempercayakan pimpinan kampus ke rektor dari luar negeri dan hal itu terbukti mendongkrak peringkat akademik Universitas yang dipimpin di tingkat dunia. Nasir pun berharap peringkat Indonesia juga melonjak dengan mengadopsi cara tersebut.
Dia juga mengatakan saat ini sudah ada peminat dari Korea yang menawarkan diri dan peminat dari AS dan Inggris menanyakan prosedurnya.
"Garansi dong. You jadi rektor berani tidak kontrak dengan saya sekian tahun, 4 tahun meningkatkan jadi (peringkat dunia) 200 besar, " kata Nasir.
Nasir menegaskan, jika ada kampus di Indonesia yang dipimpin rektor asing maka tidak akan ada pengaruh ke budaya atau kebangsaan. Ia menjamin nasionalisme tetap terjaga.
"Bagaimana mengubah budaya di akademik, tidak berarti mengubah budaya dan kebangsaan kita. Nasionalisme tetap jaga," tegasnya. *
Komentar