Salah, Logo Pemkab Badung di ID Card Pegawai
BKPSDM Sebut Kesalahan Rekanan
MANGUPURA, NusaBali
Lagi, logo Pemkab Badung salah tulis. Jika sebelumnya kesalahan penulisan diketahui pada aplikasi perpustakaan digital iBadung, kali ini di ID Card (kartu identitas) yang baru dibagikan pekan lalu juga menggunakan logo yang salah. Tak ayal, kesalahan tersebut jadi pergunjingan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Badung.
Di ID Card berwarna merah kombinasi hitam itu, logo Pemkab Badung tertulis ‘Cura Dharma Raksasa’, padahal semestinya ‘Cura Dharma Raksaka’. Celakanya, tidak hanya pada ID Card yang terjadi kesalahan logo, sejumlah kartu nama pegawai juga keliru.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung I Gede Wijaya, mengakui kesalahan logo di ID Card pegawai Badung ini. “Sudah saya cek ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), ternyata benar ada beberapa salah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (26/11).
Wijaya menduga, kesalahan ini murni dari rekanan. Dia memperkirakan rekanan yang mengambil proyek ini salah comot logo di internet. “Rekanan kayaknya salah ambil di internet,” katanya.
Atas kesalahan ini, lanjut pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara, ini sudah memerintahkan agar segera diganti. Wijaya juga sudah mendapat laporan bahwa pihak rekanan yang membuat ID Card tersebut sudah bersedia bertanggungjawab. “Pihak rekanan sudah dihubungi dan sudah sanggup mengganti,” tegasnya.
Untuk ID Card yang sudah terlanjur beredar, lanjut Wijaya, secepatnya akan ditarik. “Nanti kita tarik yang salah dan akan diganti dengan yang baru,” kata dia. Menurutnya tidak semua ID Card yang beredar salah tulis.
Kesalahan fatal pada logo Pemkab Badung tersebut juga menjadi perhatian anggota dewan. “Malu dan menggelikan. Itu tandanya dinas terkait tidak memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki. Mestinya hal ini tidak terjadi,” kata anggota DPRD Badung I Nyoman Sentana.
“Seharusnya, desain datang dari dinas. Kemudian semuanya sampai pemasangan juga harus dikawal, jangan sampai setelah tender sudah selesai, lepas tanggung jawab,” lanjut Sentana, anggota Fraksi Gerindra DPRD Badung. “Semoga kejadian ini tidak terulang,” harapnya. *asa
Lagi, logo Pemkab Badung salah tulis. Jika sebelumnya kesalahan penulisan diketahui pada aplikasi perpustakaan digital iBadung, kali ini di ID Card (kartu identitas) yang baru dibagikan pekan lalu juga menggunakan logo yang salah. Tak ayal, kesalahan tersebut jadi pergunjingan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Badung.
Di ID Card berwarna merah kombinasi hitam itu, logo Pemkab Badung tertulis ‘Cura Dharma Raksasa’, padahal semestinya ‘Cura Dharma Raksaka’. Celakanya, tidak hanya pada ID Card yang terjadi kesalahan logo, sejumlah kartu nama pegawai juga keliru.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung I Gede Wijaya, mengakui kesalahan logo di ID Card pegawai Badung ini. “Sudah saya cek ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), ternyata benar ada beberapa salah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (26/11).
Wijaya menduga, kesalahan ini murni dari rekanan. Dia memperkirakan rekanan yang mengambil proyek ini salah comot logo di internet. “Rekanan kayaknya salah ambil di internet,” katanya.
Atas kesalahan ini, lanjut pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara, ini sudah memerintahkan agar segera diganti. Wijaya juga sudah mendapat laporan bahwa pihak rekanan yang membuat ID Card tersebut sudah bersedia bertanggungjawab. “Pihak rekanan sudah dihubungi dan sudah sanggup mengganti,” tegasnya.
Untuk ID Card yang sudah terlanjur beredar, lanjut Wijaya, secepatnya akan ditarik. “Nanti kita tarik yang salah dan akan diganti dengan yang baru,” kata dia. Menurutnya tidak semua ID Card yang beredar salah tulis.
Kesalahan fatal pada logo Pemkab Badung tersebut juga menjadi perhatian anggota dewan. “Malu dan menggelikan. Itu tandanya dinas terkait tidak memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki. Mestinya hal ini tidak terjadi,” kata anggota DPRD Badung I Nyoman Sentana.
“Seharusnya, desain datang dari dinas. Kemudian semuanya sampai pemasangan juga harus dikawal, jangan sampai setelah tender sudah selesai, lepas tanggung jawab,” lanjut Sentana, anggota Fraksi Gerindra DPRD Badung. “Semoga kejadian ini tidak terulang,” harapnya. *asa
Komentar