Dukung Mendagri Tidak Lantik Kepala Daerah Tersangka Korupsi
Ketua Umum Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa (Banteng) Indonesia I Ketut Guna Artha mendukung langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, tidak akan melantik kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.
JAKARTA, NusaBali
Menurut Guna Artha, langkah itu sangat tepat demi menjaga etika. "Saya mendukung langkah mendagri untuk tidak melantik kepala daerah yang menang pilkada, namun menjadi tersangka korupsi. Walau belum berkekuatan hukum tetap, tetapi langkah itu penting demi alasan moral etik ditengah upaya pemerintah yang serius dalam memberantas korupsi," ujar Guna Artha kepada NusaBali, Kamis (2/8).
Hal tersebut, kata mantan Sekjen DPN Peradah ini, sejalan pula dengan sikap KPU yang mencoret bacaleg yang pernah menjadi terpidana korupsi. Bagi Guna Artha, tindakan seperti itu dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini pun harus terus dibangun ke arah yang lebih baik lagi.
"Saya gembira menyambut suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2018. Walaupun ada pihak menduplikasi model kampanye DKI Jakarta yang bermuatan SARA ke Pilkada Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah namun secara umum saya rasakan pilkada serentak 2018 berlangsung kondusif," paparnya.
Ia berharap, situasi kondusif tetap terpelihara di tengah bangsa yang akan kembali melaksanakan hajatan besar demokrasi, Pileg dan Pilpres 2019 secara serentak yang tahapannya sedang berlangsung.
Disisi lain, ia tak menampik dibalik suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak untuk ketiga kalinya ini masih terjadi sebuah anomali. Semisal kotak kosong yang menang di pilkada Kota Makassar serta masih ada calon kepala daerah menjadi tersangka korupsi memenangi sejumlah pilkada. *k22
Menurut Guna Artha, langkah itu sangat tepat demi menjaga etika. "Saya mendukung langkah mendagri untuk tidak melantik kepala daerah yang menang pilkada, namun menjadi tersangka korupsi. Walau belum berkekuatan hukum tetap, tetapi langkah itu penting demi alasan moral etik ditengah upaya pemerintah yang serius dalam memberantas korupsi," ujar Guna Artha kepada NusaBali, Kamis (2/8).
Hal tersebut, kata mantan Sekjen DPN Peradah ini, sejalan pula dengan sikap KPU yang mencoret bacaleg yang pernah menjadi terpidana korupsi. Bagi Guna Artha, tindakan seperti itu dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini pun harus terus dibangun ke arah yang lebih baik lagi.
"Saya gembira menyambut suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2018. Walaupun ada pihak menduplikasi model kampanye DKI Jakarta yang bermuatan SARA ke Pilkada Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah namun secara umum saya rasakan pilkada serentak 2018 berlangsung kondusif," paparnya.
Ia berharap, situasi kondusif tetap terpelihara di tengah bangsa yang akan kembali melaksanakan hajatan besar demokrasi, Pileg dan Pilpres 2019 secara serentak yang tahapannya sedang berlangsung.
Disisi lain, ia tak menampik dibalik suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak untuk ketiga kalinya ini masih terjadi sebuah anomali. Semisal kotak kosong yang menang di pilkada Kota Makassar serta masih ada calon kepala daerah menjadi tersangka korupsi memenangi sejumlah pilkada. *k22
Komentar