Komisi IV Usulkan Mutasi

TABANAN, NusaBali

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirga berharap Bupati Tabanan mengambil tindakan tegas terkait temuan 5 Surat Keputusan (SK) pegawai kontrak misterius di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Tindakan tegas itu berupa mutasi untuk beri efek jera kepada SKPD teledor.  

Dalam kasus tumpang tindih data SK pegawai kontrak ini, Dirga menyebut koordinasi antar SKPD di Tabanan buruk. Ketelodaran kerja di SKPD telah merusak citra Pemkab Tabanan di mata publik. “Jika koordinasinya baik, kasus ini tak akan terjadi,” ungkap Dirga, Selasa (15/3). Sehingga ia mendesak Bupati Tabanan memberikan punishment (hukuman) untuk efek jera.  

Sementara Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya yang berhasil dikonfirmasi menegaskan akan menggelar mutasi setelah enam bulan menjabat. “Akan ada mutasi di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Disdikpora,” tegasnya. SKPD lainnya juga akan dipantau untuk disegarkan. Dikatakan, saat kasus SK bodong mencuat, posisinya saat itu masih menjadi Calon Wakil Bupati Tabanan. Sesuai Undang-Undang, setelah enam bulan menjabat, Bupati dibolehkan melakukan mutasi. 

Sedangkan Komisi I DPRD Tabanan yang membidangi hukum mendorong kepolisian mengungkap pelaku surat keputusan (SK) bodong untuk pegawai kontrak di Pemkab Tabanan. Dikhawatirkan di SKPD selain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tabanan terdapat SK misterius. “Kami meminta pihak kepolisian menuntaskan kasus ini,” harap Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi. 

Eka mengaku Komisi I semasih dijabat Ketua Gede Suadnya Darma pernah memanggil Kepala BKD dan Disdikpora Tabanan. Saat itu diyakni hanya ada dua SK bodong yang diterima pegawai kontrak di SDN 3 Bajera, Kecamatan Selemadeg. Nyatanya hasil penelusuran penyidik, ada lima SK misterius di Disdikpora Tabanan. 

Selaku Ketua Komisi I DPRD Tabanan, Eka Putra kembali akan minta keterangan dari kepala BKD dan Disdikpora terkait selisih data jumlah pegawai kontrak. Versi BKD jumlah pegawai kontrak sebanyak 1.339 sedangkan data di Disdikpora sebanyak 1.344. Politisi muda PDIP ini menduga selisih jumlah pegawai kontrak itu akibat lemahnya sistem administrasi dan koordinasi antara BKD dan Disdikpora. “Kami takut kelemahan sistem pendataan ini dimanfaatkan lagi oleh oknum nakal,” ungkap Eka Putra.

Anggota Komisi I DPRD Tabanan Ketut Suwardiana makin curiga di SKPD lainnya ada lagi selisih jumlah pegawai kontrak. Untuk itulah ia berharap kepolisian mengusut tuntas agar tak banyak korban dan tak merugikan keuangan negara. “Jangan-jangan ada belasan hingga puluhan SK bodong di Pemkab Tabanan,” duga politisi Hanura ini. Diharapkan pula polisi segera mengungkap pelaku SK bodong. Apakah pelakunya satu orang atau berjaringan. 

Menyikapi dua SK bodong yang sebelumnya diterima Ni Putu SS dan Ni Made PSU, Suwardiana berharap mereka segera diberi SK pegawai kontrak yang sah. “Khusus dua orang itu harus dibijaksanai. Kasihan mereka jadi korban,” harap Suwardiana. Dengan mencuatnya kasus SK bodong, mereka yang jadi korban jelas mentalnya terteror. Pemkab harus bijaksana jangan sampai dua korban itu mengalami depresi. 

Sebelumnya, penyidik di Satuan Reskrim Polres Tabanan minta keterangan dari staf BKD dan Disdikpora Tabanan terkait jumlah pegawai kontrak, Senin (14/3). Dua pegawai dari instansi berbeda itu penuhi panggilan penyidik sekitar pukul 09.00 Wita. Nah, dari merekalah terungkap jika data pegawai kontrak di BKD dan Disdikpora Tabanan tak sesuai. Versi BKD jumlah pegawai kontrak sebanyak 1.339 sedangkan versi Disdikpora 1.344. Artinya ada selisih 5 SK pegawai kontrak. 

Kepala Disdikpora Tabanan I Putu Santika menjelaskan, Disdikpora membuat kajian kekurangan guru di Tabanan dan disampaikan ke BKD Tabanan. “Yang mengeksekusi SK tersebut adalah BKD,” jelas Santika. Sementara Kepala BKD Tabanan I Made Yasa saat dikonfirmasi malah menyarankan bertanya ke Disdikpora terkait temuan selisih 5 SK misterius. “Tanya ke Disdik, kenapa bisa lebih,” jawab Yasa, singkat. 7 k21, cr61