Awasi Dana Desa, Tutik Turun ke Klungkung
Penggunaan Dana Desa supaya lebih bermanfaat dan transparan terus disosialisasikan.
DENPASAR, NusaBali
Anggota Komisi XI DPR RI membidangi keuangan, pajak, OJK dan perbankan, Putu Tutik Kusumawardhani mendorong pemerintah desa untuk menggunakan dana desa dengan padat karya, sehingga bisa membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
Hal itu diungkapkan Tutik di sela-sela turun ke Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung dalam rangka Diseminasi Dana Desa bekerjasama dengan Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Rabu (28/2). Tutik menyebutkan dana desa yang begitu besar jumlahnya mesti dikelola dengan transparan dan konsep keuangan yang akuntabel.”Kami turun ini sekaligus evaluasi secara periodik tentang pemanfaatan, pengelolaan dana desa di daerah-daerah,” ujar politisi asal Buleleng ini.
Tutik mengatakan kendala pengelolaan dana desa pastilah ada. Sehingga pihaknya merasa perlu mengawal di daerah-daerah. Termasuk dengan turun ke masyarakat melakukan Diseminasi. “Kita memberikan pemahaman, informasi dana desa untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan. Makanya kita libatkan Dirjen Perimbangan Keuangan,” tegas mantan Ketua Komisi II DPRD Bali ini.
Tutik yang didampingi mantan Wakil Ketua DPRD Buleleng, Gede Darmawijaya yang juga suaminya ini menegaskan saat ini banyak kepala desa dan perangkat desa sedikit khawatir dalam mengelola dan menggunakan dana desa. “Takut bermasalah hukum dan lain sebagainya,” tegas Tutik. Namun kalau sudah akuntabel dan sesuai aturan, tidak masalah. Namun demikian perlu ada pelatihan dan pembinaan bagi perangkat desa. *nat
Hal itu diungkapkan Tutik di sela-sela turun ke Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung dalam rangka Diseminasi Dana Desa bekerjasama dengan Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Rabu (28/2). Tutik menyebutkan dana desa yang begitu besar jumlahnya mesti dikelola dengan transparan dan konsep keuangan yang akuntabel.”Kami turun ini sekaligus evaluasi secara periodik tentang pemanfaatan, pengelolaan dana desa di daerah-daerah,” ujar politisi asal Buleleng ini.
Tutik mengatakan kendala pengelolaan dana desa pastilah ada. Sehingga pihaknya merasa perlu mengawal di daerah-daerah. Termasuk dengan turun ke masyarakat melakukan Diseminasi. “Kita memberikan pemahaman, informasi dana desa untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan. Makanya kita libatkan Dirjen Perimbangan Keuangan,” tegas mantan Ketua Komisi II DPRD Bali ini.
Tutik yang didampingi mantan Wakil Ketua DPRD Buleleng, Gede Darmawijaya yang juga suaminya ini menegaskan saat ini banyak kepala desa dan perangkat desa sedikit khawatir dalam mengelola dan menggunakan dana desa. “Takut bermasalah hukum dan lain sebagainya,” tegas Tutik. Namun kalau sudah akuntabel dan sesuai aturan, tidak masalah. Namun demikian perlu ada pelatihan dan pembinaan bagi perangkat desa. *nat
Komentar