Penurunan Suku Bunga Diharap Dongkrak KUR
Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali mengharapkan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di Bali tahun ini dapat tercapai sesuai target sekitar Rp4 triliun karena suku bunga kredit turun menjadi tujuh persen.
Sektor UMKM Pertanian Harus Dilirik Bank
DENPASAR, NusaBali
"Jangan sampai KUR tidak tersalurkan sesuai target karena ini sangat disayangkan," kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah, Kamis (18/1). Menurut dia, target realisasi KUR tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp3,4 triliun namun terealisasi sekitar Rp3,12 triliun atau 83,5 persen. Dengan suku bunga kredit yang sudah turun, ia mengharapkan menarik masyarakat khususnya pelaku UMKM memanfaatkan pinjaman untuk mendongrak kinerja usaha dengan bunga rendah.
OJK berharap sektor yang selama ini belum optimal disentuh perbankan seperti sektor produktif di antaranya pertanian dan perikanan mulai mendapatkan pembiayaan sehingga ekonomi terdongkrak. Otoritas juga mengharapkan agar penyaluran KUR juga tepat sasaran dan kepada UMKM baru yang belum menerima bantuan kredit dari perbankan.
Tidak hanya bank BUMN penyalur KUR, bank pembangunan daerah juga diharapkan optimal dalam penyaluran KUR kepada pelaku usaha. Hizbullah lebih lanjut mengatakan KUR bunga rendah merupakan program pemerintah yang dananya berasal dari bank penyalur yang bersumber dari masyarakat.
Pihaknya juga meminta kepada bank penyalur KUR mengoptimalkan sektor produktif mencapai porsi 65 persen dan konsumtif 35 persen. "OJK harus mengawasi agar dana dari masyarakat yang digunakan untuk KUR, penggunaanya bisa dikelola dengan baik oleh bank," katanya. Di sisi lain, penyaluran KUR di Bali didorong bisa mengarah ke sektor pertanian.
Demikian usul Made Oka Parwata, penyuluh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali, Kamis (18/1). Peluang tersebut lebih terbuka, lanjutnya, karena beberapa bentuk kredit bantuan keuangan untuk sektor pertanian tidak ada lagi. Di antaranya, Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEB) untuk tahun 2018 ini sementara dihentikan.
Alhasil KUR menjadi alternatif pendanaan dan permodalan bagi UMKM di sektor pertanian. “Persoalannya mau apa tidak bank menggarap dengan intensif,” ujar Oka Parwata, khawatir dengan skala UMKM, luas kepemilikan yang kecil, serta risiko gagal panen, menyebabkan bank tidak ‘tertarik’ alias kurang greget dengan UMKM sektor pertanian.
Namun selaku orang ‘pertanian’, Oka Parwata berharap sektor pertanian mendapat kucuran KUR yang memadai. Dia menunjuk bentuk- bentuk UMKM di antaranya pedagang canang, Unit Pengolahan Hasil (UPH) perkebunan, padi dan lainnya.
Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah, pada tahun 2018 Bali mendapat plafon KUR sekitar Rp 4 triliun. Pemerintah Pusat menunjuk 10 bank sebagai penyalur KUR di Bali. *ant,k17
Komentar