Disabilitas Minta Permudah Akses di TPS dan Alat Bantu Saat Hendak Mencoblos

NEGARA, NusaBali.com - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa pemenuhan hak disabilitas dalam berdemokrasi akan tetap menjadi fokus utama Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak Tahun 2024.

Hal ini disampaikannya pada kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Jembrana, Selasa (28/5/2024).

Menurut Ariyani, kesadaran akan pentingnya inklusivitas dalam proses demokrasi terus meningkat. Banyak program yang telah dan akan dilakukan untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

“Banyak upaya telah dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat berkebutuhan khusus. Di Bawaslu, kami memiliki program kawal hak pilih untuk menciptakan demokrasi yang inklusif. Fokus Bawaslu ke depan akan tetap pada pengawalan hak suara, termasuk bagi pemilih disabilitas,” ujar Ariyani dengan tegas.

Ariyani menambahkan, kegiatan yang diselenggarakan kali ini merupakan evaluasi dari proses Pemilu yang telah dilaksanakan pada bulan Februari lalu. Ia mengakui masih banyak masyarakat berkebutuhan khusus yang belum terfasilitasi dengan baik saat menggunakan hak suaranya.

“Secara faktual, masih ada beberapa TPS yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Misalnya, tidak adanya braille untuk tunanetra, akses kursi roda yang belum tersedia, atau bilik suara yang berundak (bertangga),” jelas Ariyani usai kegiatan tersebut.

Menguatkan apa yang disampaikan Ariyani, beberapa peserta sosialisasi juga membagikan pengalaman mereka saat menggunakan hak suara. Salah satunya adalah I Kadek Suarsa, yang mengaku mengalami kesulitan ketika masuk ke dalam TPS karena gedungnya tinggi dan harus menggunakan tangga. Lokasi bilik suara yang lebih tinggi lagi juga menjadi kendala, meskipun hanya dua atau tiga tangga.

“Akses masuk ke TPS sering menyulitkan tunanetra seperti saya, apalagi tunadaksa,” ungkapnya.

Senada dengan itu, I Gusti Ngurah Sudiartana, seorang tunanetra, juga mengeluhkan tentang surat suara yang belum memenuhi harapan disabilitas, terutama alat bantu bagi tunanetra yang masih minim. "Terkait dengan surat suara masih belum memenuhi kebutuhan disabilitas," ujarnya.

Menurutnya, jika hanya ada dua atau tiga calon, masih mudah menentukan pilihan. Namun, ketika ada banyak peserta seperti dalam pemilihan legislatif dengan jumlah partai dan calon yang cukup banyak, sangat sulit menentukan pilihan karena alat bantu yang disediakan sangat terbatas.

Dengan semakin dekatnya Pemilukada 2024, harapan besar disematkan pada Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan memfasilitasi hak pilih bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan proses demokrasi di Indonesia semakin inklusif dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.