Inflasi Hingga April 2024 Masih Terkendali
MANGUPURA, NusaBali - Terhitung sejak Januari 2024, Kabupaten Badung ditetapkan sebagai Kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sebelumnya masih bergabung dengan Kota Denpasar. Penetapan ini membawa dampak tersendiri, salah satunya memiliki angka inflasi sendiri sebagai indikator pembangunan ekonomi.
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa melaporkan, perkembangan inflasi di Badung hingga April 2024 dalam kondisi terkendali. Hal tersebut disampaikan Wabup Suiasa saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) di Provinsi Bali yang dipimpin oleh Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat (3/5).
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, Kadis Pertanian dan Pangan Wayan Wijana, Kabag Ekonomi AA Sagung Rosyawati, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiandini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Kepala Bulog Provinsi Bali, Bupati/Walikota serta pejabat terkait lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali, beserta instansi vertikal terkait.
Wabup Suiasa mengatakan, secara prinsip Badung baru terhitung Januari 2024 ditetapkan sebagai Kabupaten IHK yang sebelumnya masih bergabung dengan Kota Denpasar. Berkenaan dengan kondisi perkembangan inflasi di Badung sampai dengan April 2024 sudah dalam kondisi terkendali. Namun demikian, pihaknya tidak menampik terkait adanya inflasi.
“Ada beberapa hal yang kami hadapi. Pertama, Badung merupakan daerah konsumtif dengan posisi Badung sebagai salah satu daerah tujuan wisata, sehingga membutuhkan persediaan pangan yang cukup besar. Kedua, terbatasnya kapasitas produksi sehingga perlu pasokan dari daerah lain, sistem pendistribusian pasar kurang efisien dan panjang yang masih dikendalikan oleh pelaku-pelaku besar,” jelasnya.
Wabup Suiasa melanjutkan, pemerintah dalam menekan tingkat inflasi di Badung sudah melaksanakan operasi pasar serta gerakan pangan murah terhadap komoditas penyumbang inflasi. Pemerintah, kata dia, juga melakukan PEMANTAUAN ke pasar-pasar modern, tradisional dan distributor, sekaligus melaksanakan gerakan menanam yang melibatkan kelompok masyarakat dan siswa, melaksanakan pemantauan harga dan stok barang yang dilakukan jajaran OPD terkait.
“Kami berharap inflasi di Badung bisa dikendalikan sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dan pusat di angka 3,5 persen di akhir tahun 2024,” harap Wabup Suiasa. 7 ind
Komentar