Masih Ada Penduduk Miskin Belum Masuk DTKS

DENPASAR, NusaBali 

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta agar pendataan penduduk miskin ekstrem diperjelas kembali. Sebab di lapangan masih ditemukan penduduk miskin yang namanya tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Rabu (24/4). Endang pada kesempatan itu meminta izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendataan potensi desa (Podes) yang akan dilaksanakan pada 2–31 Mei 2024. 

Mahendra Jaya menyampaikan dalam perumusan suatu kebijakan yang tepat, terukur, dan terarah diperlukan suatu keakuratan data yang tepat dan terkini pula. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mendukung BPS Provinsi Bali melakukan pendataan potensi desa (Podes) di wilayah Bali, guna menggambarkan potensi yang dimiliki oleh desa. 

Mahendra Jaya menjelaskan bahwa Bali merupakan wilayah yang unik, di mana Bali memiliki 2 jenis desa, yaitu desa adat dan desa dinas. Khusus di Bali, peran desa adat sangat kuat dibandingkan daerah lainnya, karena itu perlu adanya pemahaman mengenai keberadaan dan kewenangan dari kedua jenis desa ini. Untuk itu, menurut Mahendra perlu menjadi masukan pertimbangan pendataan juga bagi BPS. 

Selain itu, Mahendra Jaya meminta agar pendataan penduduk miskin ekstrem diperjelas kembali, mengingat dirinya di lapangan masih menemukan penduduk miskin namun tidak masuk dalam DTKS. 

Mahendra Jaya berharap DTKS dapat diperbarui, seperti data yang dimiliki oleh BPS yaitu Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang bisa dilihat ‘by name by address’ sehingga sasaran penyerahan bantuan menjadi lebih tepat.

Endang menjelaskan Podes merupakan pendataan lengkap satu-satunya setingkat desa yang dilakukan oleh BPS. Data hasil pendataan Podes akan mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten di Indonesia termasuk Bali. Hal ini dilakukan karena sejalan dengan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil dirasakan semakin beragam dan mendesak untuk dapat dipenuhi.

“Kami harap pendataan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga hasilnya dapat dipergunakan oleh Pemprov Bali dalam perumusan kebijakan,” ucap Endang. 7 a