Prevalensi Stunting Bali Terendah Se–Indonesia

DENPASAR, NusaBali 

Provinsi Bali kembali menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting terendah di Indonesia. Prevalensi stunting di Bali tahun 2023 sebesar 7,2 persen atau turun dibanding 2022 sebesar 8 persen. 

Hal tersebut disampaikan Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ari Dwikora Tono dalam Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali 2024 di Kuta, Badung, Kamis (28/3). 

“Provinsi Bali masih menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting terendah di Indonesia. Di mana angka prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 8 persen sedangkan di 2023 mencapai 7,2 persen,” ucap Ari Dwikora. 

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka prevalensi stunting nasional sebesar 21,5 persen pada 2023 lalu. 

Sementara untuk di 2024 pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting nasional dapat turun menjadi 14 persen, dan untuk Provinsi Bali walaupun sudah sangat baik namun diharapkan dapat kembali turun dengan target 6,15 persen.

Di sisi lain Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali optimistis dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi lebih baik pada 2024. 

“Kita di Bali walaupun sudah terendah nasional tapi angka 7,2 persen itu masih bisa kita turunkan. Kita punya keyakinan bahwa dengan kerja sama kita bisa turunkan terus. Maka saya mengajak teman-teman, ayo 7,2 persen itu kita turunkan terus bahkan kalau bisa kita nol kan,” tandas Dewa Indra.

Dia mengungkapkan bahwa capaian penurunan prevalensi stunting di Provinsi Bali tidak terlepas dari kerja sama semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat dalam melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Bali.

Jika dikaitkan dengan kemiskinan ekstrem, Dewa Indra menampik hal tersebut menjadi penyebab utama prevalensi stunting di Bali. “Seperti di Kabupaten Gianyar yang secara ekonomi relatif baik, tetapi di situ ada prevalensi stunting,” jelasnya. 

Dia menilai prevalensi stunting lebih disebabkan karena kurangnya edukasi mengenai pentingnya cakupan gizi anak mulai dari saat pranikah, hamil, melahirkan, hingga kesehatan dan cakupan gizi bayi hingga usia dua tahun.

Dewa Indra menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Bali untuk melakukan upaya penurunan prevalensi stunting dengan melibatkan desa adat, organisasi keagamaan, serta tokoh keagamaan. Dia menilai upaya penurunan prevalensi stunting ini harus dimulai dari hulu, yaitu pada masing-masing wilayah desa adat. 

Pemerintah telah menyampaikan agar setiap bendesa atau pemimpin adat dapat melaporkan dan mengumpulkan pasangan muda-mudi yang akan menikah untuk diberikan edukasi pranikah oleh tim pendamping dari BKKBN Provinsi Bali yang ada di masing-masing desa. 7 a