Bendesa Minta Pemkab Kolaborasi Kelola Pantai Kuta

Desa Adat Kuta Komang Alit Ardana, mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa yang menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dalam hal pengelolaan Pantai Kuta. “Kami akan berkerja sama dengan pemerintah, terkait dalam hal sisi mana pengelolaan Pantai Kuta yang diambil alih oleh pemkab dan yang mana nanti diarahkan untuk desa adat,” ujar Alit pada Kamis (8/2) siang.

Alit menekankan pentingnya tidak memarjinalkan peran desa adat dalam pengelolaan pantai, sehingga dalam formulasi kerja sama yang diusulkan, diharapkan terbangun sebuah kepastian ranah desa adat dan pemerintah, termasuk keberadaan fasilitas yang telah terbangun melalui proyek penataan sebelumnya. “Di sini kita harus jujur, desa adat tidak akan mampu untuk merawat pantai yang mengeluarkan anggaran besar, perawatan, dan lainnya. Kami sangat membutuhkan peran pemerintah,” ucapnya.

Pihak desa adat juga menginginkan peran pemerintah dalam mendukung aspek kebersihan, termasuk menyediakan anggaran untuk tenaga kebersihan dan Satgas Pantai agar nantinya dapat memperoleh gaji yang layak. Namun, tetap menegaskan bahwa peran desa adat hanya sebagai fungsi kontrol yang melaporkan kepada pemerintah.

“Poinnya adalah kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah, bukan berarti desa tidak boleh mengatur. Maka dari itu tidak boleh memarjinalkan desa adat. Sikap kami masih menunggu arahan yang dituangkan dalam aturan yang jelas. Karena wacana ini bukan hanya dari Sekda saja tetapi wacana kami di desa adat,” bebernya seraya mengatakan tidak akan melakukan tindakan apapun sebelum SK Perjanjian Kerja Sama (PKS) diserahkan ke desa adat.

Dalam menjalankan kolaborasi ini, Alit menegaskan pentingnya menciptakan kondisi yang kondusif, terutama dalam menghadapi tahun politik. Selain itu, dengan adanya kesepakatan dan kolaborasi antara desa adat dan pemerintah, diharapkan pengelolaan Pantai Kuta dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat serta para pengunjung yang datang.

“Tetapi saya yakin Pemkab Badung pasti adil, tetap memberdayaan desa adat. Justru di sini pemerintah membantu Desa Adat Kuta terutama finansial dan penataan. Desa adat akan bisa meminimalisir anggaran yang dikeluarkan. Poinnya juga, pemerintah sayang dengan desa adat,” katanya. 7 ol3