Cabai dan Bawang Merah Berisiko Picu Inflasi
Januari 2024 risiko inflasi juga perlu diwaspadai antara lain dampak kenaikan tarif CHT sebesar 10 persen terhadap peningkatan harga rokok dan penurunan harga BBM non-subsidi
DENPASAR, NusaBali
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan kenaikan harga produk hortikultura seperti cabai dan barang merah masih berisiko memicu inflasi pada Januari 2024. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi pada Desember 2023.
“Kenaikan harga cabai dan barang merah seiring berakhirnya musim panen,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Jumat (5/1) seperti dilansir Antara.
Menurut dia, kondisi ini tidak jauh berbeda pada Desember 2023, di mana kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit juga menjadi salah satu sumber inflasi di Provinsi Bali. “Kenaikan harga komoditas cabai di Desember 2023 terutama disebabkan oleh penurunan pasokan seiring dengan berakhirnya musim panen raya,” ujar Erwin.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tekanan harga gabungan dua kota di Provinsi Bali (Denpasar dan Singaraja) pada Desember 2023 tercatat inflasi sebesar 0,48 persen (mtm), sehingga secara keseluruhan inflasi tahun 2023 sebesar 2,77 persen (yoy) atau berada dalam target sasaran 3 plus minus 1 persen.
Selain kenaikan harga cabai, inflasi di Provinsi Bali pada Desember 2023 juga dipicu kenaikan tarif angkutan udara, emas perhiasan, dan canang sari.
Di sisi lain, komoditas penyumbang deflasi adalah ikan tongkol segar dan diawetkan, dan aneka buah (mangga, pepaya, jeruk) seiring dengan peningkatan pasokan.
Erwin menambahkan, pada Januari 2024 risiko inflasi juga perlu diwaspadai antara lain dari dampak kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10 persen mulai Januari 2024 terhadap peningkatan harga rokok. Di sisi lain, penurunan harga BBM non-subsidi per 1 Januari 2024 rata-rata sebesar -5,60 persen dan potensi penurunan tarif angkutan udara setelah tingginya permintaan pada libur Natal dan Tahun Baru diprediksi akan menjadi penyumbang deflasi pada Januari 2024.
“TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K antara lain dengan intensifikasi penyelenggaraan operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan pemantauan harga dengan koordinasi antar lembaga,” ujarnya.
Kemudian pemberian subsidi ongkos angkut khususnya dalam kegiatan operasi pasar serta perluasan ekosistem agribisnis komoditas hortikultura melalui kemitraan close loop (kemitraan dari hulu ke hilir).
Selain itu, tambah Erwin, mendorong peran Perumda Pangan se-Bali dan distributor dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Selanjutnya memperluas dan meningkatkan kerja sama antar daerah (KAD) serta mempercepat rencana pembentukan pasar induk di Provinsi Bali. 7 ant
Komentar