Pemilu Damai Tanpa Curang

JAKARTA, NusaBali

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menegaskan, semua pihak berkewajiban menjaga suksesnya Pemilu 2024 agar berjalan damai, jujur dan adil (jurdil). Kata dia, Pemilu Damai adalah pemilu yang tidak ada kecurangan.

“Kita semua ingin Pemilu 2024 berjalan damai, tapi kalau ada yang curang siapa yang mau menerima kecurangan itu,” ujar Masinton dalam Dialektika  Demokrasi bertema ‘Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye Damai’ di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (16/11).

Penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 telah  dilaksanakan di KPU RI, Selasa (14/11) lalu. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Usai pengambilan nomor urut, mereka akan mulai kampanye pada 28 November 2023-10 Februari 2024. Sedangkan pemilihan berlangsung 14 Februari 2024 mendatang. 

Masinton mengatakan, pihaknya tidak mentolerir sekecil apa pun potensi-potensi kecurangan maupun penyalahgunaan wewenang dalam kontestasi Pemilu 2024. Apalagi, sampai melawan semangat reformasi. “Ini harus kita lawan bersama-sama,” tegas Masinton. 

Bagi Masinton, Pemilu 2024 bukan sekedar ajang ritual prosedur lima tahunan. Melainkan ajang untuk memperkokoh konsolidasi demokrasi. Maka, pemilu harus melahirkan kepemimpinan dengan proses yang benar. “Kalau tidak benar, siapa yang mau terima,” kata Masinton. 

Jika seperti itu, lanjut Masinton kembali seperti masa orde baru yang otoriter. Di era orde baru, kata dia pemilu tetap digelar. Namun tidak demokratis, ada unsur pemaksaan, rekayasa dan manipulasi sehingga sebelum pemilu berlangsung, semua sudah mengetahui siapa pemenangnya. Lambat laun rakyat tidak menerima hasil kecurangan tersebut. Rakyat bergerak bersama mahasiswa dan elemen lainnya di seluruh Indonesia menyuarakan reformasi.

Kemudian bermuara di Gedung DPR RI. Presiden Soeharto pun, menyatakan berhenti. “Nah, saya mau katakan bahwa saat ini sudah dimulai dengan satu cacat dan kecurangan dengan putusan MK terkait pemilu. Kalau konstitusi saja bisa diakali dan dibegal untuk kepentingan kontestasi, apalagi dalam pelaksanaan nanti,” terang pria yang duduk di Komisi XI DPR RI ini.

Sementara Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, semua ingin kedamaian ketika pemilu berlangsung. Tapi, ada proses yang mendahului menjadi konflik karena berkaitan dengan konstitusi dan demokrasi akibat putusan MK terkait syarat usia capres dan cawapres.

“Maksud saya begini, pemilu yang ujungnya di depan dimulai dari masalah MK. Ujung sengketa juga akan diputus MK dan sepanjang yang saya tahu ada gugatan di MK. Pemilu damai atau pemilu jurdil tampaknya sudah dikotori oleh adanya keputusan kontroversial di MK. Mudah-mudahan tidak ada di sisi lain yang kemudian menimbulkan masalah dari sisi legitimasi,” terang Jazilul.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan, pemilu damai akan terjamin jika tidak ada kecurangan, dilakukan dengan jujur dan adil. “Perlu diketahui, dalam proses pemilu itu ada lebih 100 jenis kecurangan. Kecurangan paling fundamental menurut saya adalah mengakali konstitusi. Kita berdoa, mudah-mudahan pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia (Luber). Ditambah jujur, adil dan terpuji,” kata Jazilul.

Sementara Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarif Hasan sependapat dengan Jazilul. “Kita sepakat, bahwa kita harus melanjutkan Pemilu luber, jujur dan satu lagi terpuji,” imbuh Syarif. k22