Bupati Jembrana Minta Pejabat Jadi Orangtua Asuh Anak Stunting
NEGARA, NusaBali - Bupati Jembrana I Nengah Tamba meminta para pejabat di lingkungan Pemkab Jembrana untuk menjadi orangtua asuh bagi anak yang mengalami stunting. Hal tersebut diinstruksikan Bupati Tamba untuk mendorong percepatan penurunan stunting di Gumi Makepung.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Jembrana tercatat sebesar 14,2 persen. Angka prevalensi stunting yang masih cukup tinggi, itu ditarget bisa turun ke angka 8,35 persen pada tahun 2024 mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, Bupati Tamba menginstruksikan para pejabat di lingkungan Pemkab Jembrana untuk menjadi orangtua asuh bagi anak stunting. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak stunting.
"Kepada seluruh teman-teman Kepala OPD, mungkin saya akan bagi habis Eselon II, Eselon III, dan termasuk Camat juga. Kita akan bersama-sama menjadi bapak/ibu asuh bagi anak stunting," ujar Bupati Tamba saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan para Kepala OPD Pemkab Jembrana di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Senin (6/11).
Bupati Tamba mengatakan, penanganan stunting tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah. Kontribusi masyarakat untuk bersama-sama menangani stunting juga sangat diperlukan. "Nanti kalau memang kekurangan bapak/ibu asuh, mungkin kita akan libatkan pihak swasta. Seperti dari pengusaha, kontraktor ataupun perbankan. Nanti kita akan lihat dulu jumlahnya," ucap Bupati Tamba.
Bupati Tamba menegaskan, yang menjadi sasaran prioritas adalah keluarga kurang mampu. Untuk itu, selain untuk penanganan stunting, program orangtua asuh ini jug diharapkan mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Jembrana. "Kita akan menyasar keluarga yang miskin. Ini agar satu keluarga dapat menikmati bantuannya," ucap Bupati Tamba.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dr Made Dwipayana mengatakan, program orangtua asuh itu menjadi salah satu strategi penangangan stunting. Setiap pejabat di lingkungan Pemkab Jembrana akan diberikan tanggung jawab untuk membantu anak stunting.
"Setiap pejabat akan menjadi orangtua asuh stunting. Kita akan berupaya semua anak stunting akan mendapatkan pembinaan dan bantuan dari pejabat-pejabat yang ada di Pemkab Jembrana," ujar Dwipayana.
Menurut Dwipayana, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Hampir semua sektor juga dapat ikut berperan dalam percepatan penanganan stunting. "Pokok utama penanganan stunting tidak hanya dari bidang kesehatan. 30 persen tugas pengentasan stunting ada di bidang kesehatan dan 70 persen ada di bidang-bidang lainnya," imbuhnya.
Dwipayana menegaskan, kebijakan orangtua asuh stunting akan segera dieksekusi. Teknisnya akan dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Jembrana. "Ini segera akan kita lakukan dalam upaya untuk mengentaskan stunting. Sekaligus memperingati HUT Korpri tahun ini," ujar Dwipayana.7ode
Komentar