Bapanas Sarankan Dijual ke Daerah yang Defisit

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Ikhwan Arif mengungkap saat ini harga produksi bawang merah sudah mencapai Rp 18.000 per kilogram (kg). Sementara harga pembelian di petani kini Rp 13.000-16.000 per kg.

"Sudah hampir tiga bulan ini harganya di bawah Rp 20.000. Harga di petani paling kisaran Rp 16.000 an, kalau klasifikasi C ada yang Rp 13.000 per kg," ujarnya seperti dilansir detikcom Kamis (21/9).

Anjloknya harga itu disebabkan oleh tingginya pasokan dari hasil panen. Jadi wajar harga bawang merah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kerugian petani sendiri diperkirakan mencapai puluhan juta.

"Ya semuanya rugi ya kalau (biaya produksi) Rp 18.000 ya terus harganya klasifikasi bawang merah Rp 13.000 dia sudah rugi Rp 5.000 per kg, kalau hasilnya 10 ton saja dia sudah ribu berapa itu 50 juta," ungkapnya.

Kerugian itu juga mengakibatkan para petani rela menjual asetnya untuk menutupi utang dan memenuhi kebutuhan hidup. Ikhwan mengungkap para petani sampai ada yang menjual aset seperti gudang hingga kendaraannya.

"Alhamdulillah belum sampai ada yang bunuh diri seperti tahun lalu. Jual aset ada misalnya mobilnya dijual, kalau pemain besar gudangnya dijual adalah itu," ungkapnya.

Merespons hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, permasalahan anjloknya harga bawang merah itu sebenarnya juga harus bisa diatasi oleh pemerintah daerah. Karena tidak semua permasalahan ditangani oleh pemerintah pusat.

"Ini bawang merah di satu tempat harganya Rp 50.000. Bisa jadi di sini cuma Rp 7.000 sampai Rp 10.000. Kalau harga misalnya HPP-nya Rp 15.000 Rp 20.000, ya udah dibeli dengan harga yang bagus, dikirim ke satu tempat yang harganya bagus," ungkapnya beberapa waktu lalu.

"Makanya setiap pimpinan daerah itu harus paham di daerahnya itu surplus atau defisit," lanjutnya.

Dia mencontohkan jika ada surplus di satu daerah misalnya Jawa Timur kemudian Banten kekurangan stok bawang merah hingga harga mahal. Maka kedua daerah itu harus memberikan informasi bahwa mereka kekurangan atau kelebihan stok.

Jadi, Arief meminta membangun komunikasi yang baik agar antar daerah tahu terkait daerah yang mengalami surplus maupun defisit.

"Misalnya Nganjuk, ya bupati Nganjuk harus ngomong 'kita over supply daerah mana yang mau'. Jadi negara itu terlalu luas kalau di handle satu atau dua Kabupaten. Ada hal yang tidak memang seluruhnya bukan pemerintah pusat," terangnya.