nusabali

Giri Prasta Minta OPD Lebih Interaktif di Medsos

  • www.nusabali.com-giri-prasta-minta-opd-lebih-interaktif-di-medsos

MANGUPURA, NusaBali.com - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Badung lebih rajin membalas pertanyaan masyarakat khususnya terkait kebijakan dan program pemerintah di media sosial.

Kata Giri, hal ini untuk meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Terlebih lagi, jika ada berita hobong yang berkaitan dengan eksekusi kebijakan dan program Pemkab Badung.

"Ada pertanyaan misalnya di media sosial, katakan di Facebook: 'Pak, bagaimana itu santunan yang diberikan kepada lansia?' Nanti saya minta kepada Dinas Sosial komunikasi dengan Bagian Humas, berikan jawaban kepada masyarakat," kata Giri Prasta.

Perintah ini disampaikan Bupati Badung asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini saat memberikan arahan kepada seluruh OPD, camat, perangkat desa, dan kelurahan se-Kabupaten Badung pada Selasa (12/9/2023) sore di Puspem Badung.

Perintah ini ditengarai akibat beberapa program dan kebijakan Pemkab Badung yang terkesan mampet pasca pandemi Covid-19. Selain itu, mampetnya eksekusi program pra pandemi itu disebabkan pula oleh perubahan payung hukum nasional seperti undang-undang dan turunannya.

Yang menjadi pertanyaan biasanya seputaran program bansos seperti santunan kematian dan lansia. Kata Giri, selain memang akibat kontraksi pendapatan daerah pasca pandemi, khususnya santunan lansia itu terdapat spesifikasi prosedur penyalurannya.

"Jelaskan jawaban pemerintah. Pang enak niki semeton (biar enak ini saudara-saudara). Saya minta Bagian Humas dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) harus bersinergi dengan baik," ujar Giri Prasta.

Semua OPD yang mendapat pertanyaan relevan dari masyarakat diminta memberikan jawaban atas nama Pemkab Badung. Giri Prata mengingatkan, soal kehumasan bukan saja urusan Bagian Humas (sekarang: Protokol dan Komunikasi Pimpinan) dan Diskominfo.

Tidak berhenti di tingkat OPD, data dari 46 desa dan 16 kelurahan di Badung juga diminta terhubung dengan Diskominfo. Agar, jawaban yang diberikan terkait dinamika kebijakan dan program kabupaten untuk desa dan kelurahan berbasis data dan fakta.

"Hindupkan semua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di desa sehingga bisa memberi pelayanan (informasi) kepada masyarakat. Itu bagus sekali," tegas Giri Prasta. *rat

Komentar