Transaksi KKP Satker Masih Rendah

Hal itu diakui  Kepala KPPN Amlapura I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja, kepada NusaBali di ruang kerjanya, di Amlapura, Jumat (23/6).

Kata dia, wilayah kerja KPPN Amlapura meliputi tiga kabupaten, Bangli, Klungkung, dan Karangasem, khusus melayani pencairan dana bersumber dari APBN. Tercatat, Januari-Mei 2023, menurut Bagus Eddy, dari 13 satker bertransaksi KKP dengan 128 transaksi bernilai Rp 807,09 juta.

Banyak penyebab masih rendahnya transaksi elektronik itu. Antara lain, sulitnya penggunaan KKP karena seringnya terjadi pergantian pejabat. Sehingga nama pemegang KKP otomatis berganti. Belum optimalnya sosialisasi terutama KKP domestik, belum banyak tersedia mesin gesek EDC (electronic data capture), UMKM yang terlayani masih konvensional dan lain-lain.

Bagus Eddy memaparkan KKP itu adalah alat pembayaran menggunakan kartu kredit untuk pembayaran atas belanja pada APBN. Pihak bendahara selaku pemegang kartu bisa melakukan transaksi apabila kartu kredit itu telah terpenuhi bank penerbit KKP.

KKP, jelas dia, dalam penggunaannya terbagi dua, yakni kartu untuk biaya operasional perkantoran, dan kartu kredit khusus untuk perjalanan dinas.  Khusus untuk perjalanan dinas itu, maksudnya untuk memudahkan transaksi pembayaran tiket perjalanan dan penginapan.

Sebenarnya, lanjut Bagus Eddy, banyak keuntungan menggunakan KKP. Antara lain, mudah melakukan transaksi yang fleksibel, jangkauan pemakaiannya lebih luas, transaksi bisa terlaksana di toko-toko yang menerima pembayaran melalui mesin EDC, tidak perlu bawa uang tunai, dan aman.

KKP secara resmi berlaku, sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Sehingga bendahara pengeluaran tidak lagi memiliki kewajiban sebagai wajib pungut, wajib potong, wajib setor PPh dan PPn.

Kenyataannya, untuk di Karangasem, Bangli dan Klungkung, transaksi KKP masih sangat rendah. Perlu optimalkan sosialisasi di setiap kesempatan.7k16