Bawaslu Gianyar Gandeng Insan Pers ‘Kawal’ Pemilu 2024

"Pers bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu, jadi satu barisan dengan Bawaslu," ungkap Hartawan saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Gianyar di salah satu hotel di Kawasan Ubud, Gianyar, Jumat (19/5). 

Menurut Hartawan, saat ini tahapan pemilu sedang berjalan. Sementara, masyarakat sedang haus akan informasi. "Insan Pers yang paling tepat menyampaikan segala informasi yang layak dan komprehensif," jelas Hartawan.

Selain insan Pers, Hartawan mengatakan, Bawaslu Gianyar juga memiliki jajaran pengawas di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan yang bisa diajak bekerjasama. "Kita punya 3 komisioner di 7 kecamatan dan 70 pengawas kelurahan dan desa," ujarnya. 

Menurut Hartawan, pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan pencalegan saat ini, Bawaslu Gianyar fokus pada pengawasan administrasi kependudukan. Misalnya pemilih yang ber KTP ganda, pemilih yang sudah meningga dunia namun masih tercatat, serta permasalahan administrasi kependudukan lainnya. "Untuk syarat pencalonan, kami atensi dugaan penggunaan dokumen palsu," tegas Hartawan. 

Sementara, Ketua PWI Provinsi Bali IGMB Dwikora Putra menyampaikan terkait 'Pers Bebas Demokrasi Berkualitas'. Dwikora Putra menyebutkan bahwa Pers sebagai pilar demokrasi keempat, bukan sebagai penyelenggara pemilu. "Pers berada di luar pagar pemilu. Maka itu Pers bersifat independen dalam konteks pemberitaan. Pers mendorong demokrasi bisa berjalan objektif sesuai relnya," ujar wartawan senior ini.

Dwikora Putra pun berpesan kepada Pers untuk bersinergi dengan Bawaslu memantau kecurangan- kecurangan pemilu. Pers mengambil fungsi edukasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. "Pers harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Terutama membuka mata masyarakat, agar saat pencoblosan itu betul memilih berdasarkan hati nurani, tidak di bawah tekanan. Tidak terpengaruh money politics," tegasnya.

Dwikora Putra  mendorong pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Untuk itu Pers bisa mendorong masyarakat mewacanakan dinamika politik yang sehat. “73 persen masyarakat masih percaya Pers. Maka penting gandeng media. Produknya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Beritanya terverifikasi dan terkonfirmasi. Sedangkan Medsos, cukup pakai media sampaikan informasi saja. Karena medsos, apalagi dibuat oleh akun tak jelas, sudah pasti tujuannya tak jelas hanya ingin sekedar viral," ungkapnya. 

Maka dari itu, Dwikora Putra mengajak Pers dapat meminimalisir dari hal yang bisa mencederai demokrasi, misalnya money politics hingga kampanye hitam.nvi