Industri AMDK Diprediksi Bangkit di Ramadan

Permintaan AMDK pada ramadan kali ini juga diperkirakan bakal mendekati kondisi pada masa sebelum pandemi Covid-19 menghantam Indonesia.

"Permintaan AMDK pada bulan Ramadhan tahun ini bisa tumbuh di atas 5 persen atau mendekati kondisi normal yang biasanya meningkat dua digit," kata Ketua Aspadin, Rachmat Hidayat di Jakarta, seperti dilansir liputan6.com, Sabtu (4/2).

Rachmat mengatakan, sebelum pagebluk, permintaan AMDK biasanya akan tumbuh hingga double digit saat bulan puasa jika dibandingkan dengan satu bulan sebelum memasuki ramadhan. Dia berharap pertumbuhan serupa juga akan terjadi pada bulan puasa kali ini.

Rachmat mengaku optimistis dengan prospek penjualan AMDK di tahun ini. Aspadin yakin penjualan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu asalkan syarat kondisi regulasi dan kebijakan pemerintah tetap kondusif bagi industri.

Berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta tradisi silaturahmi selama ramadan dan lebaran menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya permintaan AMDK.

Dia menjelaskan, pelaku usaha AMDK sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi lonjakan permintaan selama Ramadan. Mereka sudah meningkatkan produksi dan menyiapkan stok yang lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya sambil menjalankan kegiatan promosi yang relevan dengan suasana ramadhan untuk mendorong permintaan.

Rachmat menambahkan, AMDK merupakan industri yang terus bertumbuh dan menyerap lebih dari 40.000 tenaga kerja langsung dan ratusan ribu dengan multiplier effectnya.

Dia melanjutkan, AMDK merupakan bagian dari industri pengolahan, khususnya makanan dan minuman (mamin) dan merupakan salah satu industri utama penunjang Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar.

Pada 2022 lalu, industri mamin menyumbang 6,23 persen pada PDB. Industri mamin juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,57 persen pada kuartal ketiga 2022.

Dia menjelaskan, kalau dihitung dari multiplier effect, AMDK menciptakan beragam industri seperti transportasi, distribusi, supplier bahan baku maupun permesinan dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berencana untuk mengeluarkan kebijakan memberikan label "berpotensi mengandung BPA" pada galon guna. Kebijakan ini dinilai diskriminatif dan berpotensi merugikan industri. *