Memasuki Tahun Politik, Anggota Apindo Diminta Jaga Independensi

Diingatkan  jangan sampai  membawa-bawa, apalagi menyeret nama organisasi (Apindo) dalam kubu-kubuan kekuatan politik. Namun demikian,  tetap fleksibel sehingga independensi  tetap terjaga.

“Misi dan kepentingan organisasi mesti prioritas, sehingga Apindo sebagai salah satu komponen masyarakat ekonomi tetap leluasa berkiprah,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Bali I Nengah Nurlaba kepada NusaBali, Selasa (17/1).

Dalam wacana yang lebih luas, agar Apindo tetap bebas  dalam usaha bisa berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Bali.

Diantaranya dalam  upaya bersama ikut membantu  pemulihan perekonomian Bali yang sempat kolaps selama pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.

“Sekarang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sudah dicabut,  moment ini harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dunia usaha dan ekonomi. Itulah track dari Apindo,”  tegas Nurlaba.

Namun bukan berarti kata Nurlaba, pihaknya  melarang orang atau anggota berpolitik. “Kan tidak mungkin dan tidak boleh melarang  hak orang untuk berpartisipasi,” ujarnya.

Hanya  tandas dia, mengulang mengingatkan. Secara umum, setiap orang Apindo, baik pengurus maupun anggota sudah sudah paham ‘aturan main’ organisasi.

“Kalau secara perseorangan silakan sesuai dengan hak masing- masing. Namun organisasi ini jangan sampai terseret berafiliasi pada  kekuatan politik tertentu,” terang pengusaha asal Jembrana ini.

Dia mengiyakan, tahun 2023 ini suhu politik akan meningkat sehubungan dengan makin dekatnya agenda politik nasional, yakni Pemilu Legeslatif dan Pilpres pada 2024.

“Ya otomatis persiapan untuk menyongsong perhelatan politik itu sudah mulai dari sekarang ini. ‘Kan sudah mulai terasa..,” ucapnya retorik.

Apindo sebagai sebuah organisasi besar, menurut Nurlaba potensial dilirik kekuatannya para pihak yang berkompetisi dalam Pemilu.  *K17