Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Dibatalkan

JAKARTA, NusaBali

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 3,75 juta dibatalkan. Sebelumnya, kenaikan tarif direncanakan berlaku mulai Januari 2023.  “(Kenaikan tarif TN Komodo) Sudah ditarik dan dibatalkan," tutur Sandiaga Uno saat ditemui dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di sebuah hotel di Sudirman, Jakarta Pusat, seperti dilansir Kompas.com, Kamis (15/12). Ia menegaskan, tidak ada kenaikan tarif masuk bagi wisatawan ke kawasan TN Komodo.

"Jadi tidak ada kenaikan tarif masuk TN Komodo," ujar dia. Sebelumnya pada Agustus 2022 lalu, Pemerintah Provinsi NTT menyebutkan bahwa tarif baru untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, sebesar Rp 3,75 juta per pengunjung berlaku mulai Minggu (1/1/2023).

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa (1/11), pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo dikabarkan belum mendapat pemesanan wisata dari wisatawan untuk periode setelah tanggal 1 Januari 2023.

Selain itu, Sandiaga menyebut bahwa ancaman resesi hingga perlambatan ekonomi pada tahun depan juga turut jadi pertimbangan guna mengantisipasi supaya tidak memengaruhi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.

"Ini harus kita antisipasi jangan sampai memengaruhi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo," ujar Sandiaga, dikutip dari Kompas.com, Selasa (1/11).

Rencana Pemerintah untuk menaikkan tarif masuk ke TN Komodo mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Masyarakat lokal yang hidup di Pulau Komodo, menolak keras wacana Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp 3,7 juta.

Sejumlah warga Pulau Komodo menggelar aksi di halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin (18/7). Salah satu warga Pulau Komodo, Iksan mengatakan, sebelum Balai Taman Nasional Komodo mengelola kawasan wisata khusus itu, masyarakat lokal sudah menjaga wilayah itu sejak dulu.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Komodo mengutuk keras wacana kenaikan harga tiket masuk. Sebab, harga tiket itu hanya bisa dijangkau masyarakat menengah ke atas.

"Kami mengutuk keras Pemprov NTT yang menyatakan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Padar, sehingga harus membatasi pengunjung menjadi 200.000 per tahunnya. Kebijakan tersebut sangat merugikan ekonomi masyarakat Komodo yang notabene 90 persen adalah pelaku pariwisata," jelas Iksan saat berorasi di Halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin. *