Akhir Tahun Pemerintah Nyatakan PPKM Berhenti
Presiden Jokowi mengemukakan kajian mengenai kemungkinan dihentikannya PPKM ditarget selesai pekan ini, selanjutnya dihasilkan keputusan.
JAKARTA, NusaBali
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah pada akhir 2022 kemungkinan akan menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berhenti.
“Hari ini, kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200, dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” kata Presiden Jokowi pada Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Presiden mengatakan hingga data terakhir, tren penurunan kasus harian Covid-19 terus terjadi. Jokowi mencontohkan bahwa hingga Selasa (20/12), kasus Covid-19 secara harian sebesar 1.200 kasus. Jumlah itu menunjukkan penurunan drastis dibanding puncak kasus saat varian Covid-19 Omicron yang mencapai 64 ribu kasus.
“Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya,” tandas Presiden seperti dilansir Antara.
Presiden mengatakan situasi sulit pandemi Covid-19 dapat dikelola dengan baik, sehingga menjadi terkendali. Hal itu karena pemerintah bersikap tenang dan melakukan kalkulasi dengan cermat untuk mengendalikan situasi sulit.
“Kita ingat saat itu, alat pelindung diri kurang, oksigen tak ada. Pasien numpuk di rumah sakit. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu dapat kita kelola dengan baik,” ujar dia.
Jokowi juga menceritakan saat Covid-19 varian Delta masuk ke Indonesia, hampir 80 persen menteri di kabinet menyarankan dirinya untuk melakukan lockdown. Saat itu kasus harian Covid-19 mencapai 56 ribu kasus.
“Saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk lockdown, termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain saat ini,” kata Jokowi lagi.
Presiden mengatakan kajian dari seluruh menteri koordinator dan menteri kesehatan mengenai kemungkinan dihentikannya PPKM akan selesai pekan ini dan selanjutnya akan dihasilkan keputusan.
“Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya, sehingga bisa saya siapkan nanti Keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM,” kata Presiden Jokowi.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sudah selama satu tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan tren penularan Covid-19. Hal itu, kata dia, menandakan Indonesia sudah berada di kriteria level 1 selama 12 bulan seperti yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Artinya secara negara, sebetulnya kita sudah masuk, pandeminya sudah berubah menjadi endemi, dan ini sudah level 1,” kata Airlangga.
Tren kasus konfirmasi Covid-19 secara harian, kata Airlangga, juga sudah menurun drastis menjadi di bawah 2.000 kasus per hari. Namun untuk penghentian PPKM, kata dia, Kementerian Kesehatan akan melakukan persiapan terlebih dahulu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP Charles Honoris mendukung isyarat Presiden Joko Widodo yang berkemungkinan akan mencabut PPKM level 1 pada akhir tahun. Dia menilai situasi Covid-19 saat ini sudah cukup terkendali.
“Saya kira memang sudah waktunya, ya. Kalau kita melihat kondisi hari ini di mana penularan Covid di Indonesia sudah cukup terkendali, capaian angka vaksinasi tinggi, dan tipologi varian Covid yang menyebar relatif tidak mematikan, maka prakondisi untuk masuk ke fase endemi sudah terpenuhi,” kata Charles kepada wartawan, seperti dilansir dari detikcom, Rabu (21/12/2022).
Charles meminta pemerintah melakukan perencanaan yang matang seiring dengan rencana langkah tersebut. “Namun, berbagai pelonggaran yang akan diterapkan menyusul rencana dihapuskannya PPKM harus juga dilakukan dengan perencanaan yang matang,” imbuhnya.
Charles lalu memberikan catatan terkait rencana langkah Jokowi itu. Dia meminta pemerintah meningkatkan capaian vaksinasi booster dan memastikan stok obat-obatan harus tersedia.
“Capaian vaksinasi booster harus terus digenjot agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan yang optimal. Seluruh data yang tersedia menyebutkan bahwa vaksin bisa mengurangi keparahan gejala Covid-19,” ucapnya.
“Pelonggaran pembatasan sosial bisa saja mengakibatkan angka penularan kembali naik. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa stok obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 selalu tersedia,” imbuhnya.
Di samping itu, lanjut Charles, pemerintah harus terus melakukan komunikasi secara intens dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan otoritas kesehatan di negara-negara lain. “Guna mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia sekaligus mengantisipasi munculnya varian-varian berbahaya,” katanya. *
“Hari ini, kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200, dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” kata Presiden Jokowi pada Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Presiden mengatakan hingga data terakhir, tren penurunan kasus harian Covid-19 terus terjadi. Jokowi mencontohkan bahwa hingga Selasa (20/12), kasus Covid-19 secara harian sebesar 1.200 kasus. Jumlah itu menunjukkan penurunan drastis dibanding puncak kasus saat varian Covid-19 Omicron yang mencapai 64 ribu kasus.
“Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya,” tandas Presiden seperti dilansir Antara.
Presiden mengatakan situasi sulit pandemi Covid-19 dapat dikelola dengan baik, sehingga menjadi terkendali. Hal itu karena pemerintah bersikap tenang dan melakukan kalkulasi dengan cermat untuk mengendalikan situasi sulit.
“Kita ingat saat itu, alat pelindung diri kurang, oksigen tak ada. Pasien numpuk di rumah sakit. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu dapat kita kelola dengan baik,” ujar dia.
Jokowi juga menceritakan saat Covid-19 varian Delta masuk ke Indonesia, hampir 80 persen menteri di kabinet menyarankan dirinya untuk melakukan lockdown. Saat itu kasus harian Covid-19 mencapai 56 ribu kasus.
“Saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk lockdown, termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain saat ini,” kata Jokowi lagi.
Presiden mengatakan kajian dari seluruh menteri koordinator dan menteri kesehatan mengenai kemungkinan dihentikannya PPKM akan selesai pekan ini dan selanjutnya akan dihasilkan keputusan.
“Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya, sehingga bisa saya siapkan nanti Keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM,” kata Presiden Jokowi.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sudah selama satu tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan tren penularan Covid-19. Hal itu, kata dia, menandakan Indonesia sudah berada di kriteria level 1 selama 12 bulan seperti yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Artinya secara negara, sebetulnya kita sudah masuk, pandeminya sudah berubah menjadi endemi, dan ini sudah level 1,” kata Airlangga.
Tren kasus konfirmasi Covid-19 secara harian, kata Airlangga, juga sudah menurun drastis menjadi di bawah 2.000 kasus per hari. Namun untuk penghentian PPKM, kata dia, Kementerian Kesehatan akan melakukan persiapan terlebih dahulu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP Charles Honoris mendukung isyarat Presiden Joko Widodo yang berkemungkinan akan mencabut PPKM level 1 pada akhir tahun. Dia menilai situasi Covid-19 saat ini sudah cukup terkendali.
“Saya kira memang sudah waktunya, ya. Kalau kita melihat kondisi hari ini di mana penularan Covid di Indonesia sudah cukup terkendali, capaian angka vaksinasi tinggi, dan tipologi varian Covid yang menyebar relatif tidak mematikan, maka prakondisi untuk masuk ke fase endemi sudah terpenuhi,” kata Charles kepada wartawan, seperti dilansir dari detikcom, Rabu (21/12/2022).
Charles meminta pemerintah melakukan perencanaan yang matang seiring dengan rencana langkah tersebut. “Namun, berbagai pelonggaran yang akan diterapkan menyusul rencana dihapuskannya PPKM harus juga dilakukan dengan perencanaan yang matang,” imbuhnya.
Charles lalu memberikan catatan terkait rencana langkah Jokowi itu. Dia meminta pemerintah meningkatkan capaian vaksinasi booster dan memastikan stok obat-obatan harus tersedia.
“Capaian vaksinasi booster harus terus digenjot agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan yang optimal. Seluruh data yang tersedia menyebutkan bahwa vaksin bisa mengurangi keparahan gejala Covid-19,” ucapnya.
“Pelonggaran pembatasan sosial bisa saja mengakibatkan angka penularan kembali naik. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa stok obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 selalu tersedia,” imbuhnya.
Di samping itu, lanjut Charles, pemerintah harus terus melakukan komunikasi secara intens dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan otoritas kesehatan di negara-negara lain. “Guna mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia sekaligus mengantisipasi munculnya varian-varian berbahaya,” katanya. *
Komentar