Program Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Sasar 10 Desa
SINGARAJA, NusaBali
Sepuluh desa di Kabupaten Buleleng tahun ini disasar program pengelolaan air minum, pengelolaan limbah dan sanitasi hingga persampahan.
Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur dasar permukiman ini sebagai salah satu upaya menekan kawasan kumuh di Kabupaten Buleleng.
Seluruh anggaran untuk pemenuhan infrastruktur dasar ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) sebesar Rp 10.360.537.000. Sebesar Rp 5.531.280.000 untuk DAK pengelolaan air minum, dan Rp 4.829.257.000 sisanya untuk DAK sanitasi air limbah dan persampahan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra Jumat (9/12), mengatakan bantuan itu diberikan kepada 10 desa yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sepuluh desa tersebut yakni Desa Pedawa, Desa Kaliasem, Desa Pemuteran, Desa Banjar Tegeha, Desa Tegallinggah, Desa Tejakula, Desa Tembok, Desa Panji, Desa Tamblang dan Desa Pacung.
“Seluruh program ini untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan juga menuntaskan kawasan kumuh, sehingga bisa meningkatkan indeks kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Adiptha.
Sementara itu pengerjaan proyek pemenuhan dasar permukiman diserahterimakan secara simbolis setelah tuntas dikerjakan 100 persen. Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng secara konsisten berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman. Pembangunan sistem penyediaan air minum skala desa, kawasan dan regional telah dilakukan. Penyediaan air minum itu pun memenuhi 4K yaitu Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan.
Sedangkan dari sektor sanitasi air limbah, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang akan menjadi acuan dalam penyediaan prasarana air limbah di masyarakat. Begitu pula dengan penyediaan sanitasi persampahan. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus bersinergi dengan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali dalam mengakses bantuan program pembangunan TPS3R.
“TPS 3R kami harapkan ada di masing-masing desa adat untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Bengkala. Kondisi saat ini TPA Bengkala sudah overload dan tidak memenuhi persyaratan teknis,” kata Lihadnyana.
Pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini juga menekankan kepada seluruh Perbekel di desa sasaran program agar memelihara dan memanfaatkan bantuan yang didapatkan dengan maksimal. *k23
Komentar