Karangasem Krisis Guru
PPPK tidak berikan solusi kekurangan guru, hanya berubah status dari tenaga kontrak jadi tenaga PPPK.
AMLAPURA, NusaBali
Tahun 2022 ini sebanyak 272 guru, 6 tenaga pengawas, dan 20 tenaga kependidikan pensiun. Ratusan tenaga pendidik dan kependidikan ini belum ada calon penggantinya. Belum ada rekrutmen CPNS dan rekrutmen tenaga PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap III belum jelas. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem belum punya solusi untuk menyiasati kekurangan guru.
Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Disdikpora Karangasem I Gusti Nyoman Parnawa seizin Kadisdikpora I Wayan Sutrisna mengatakan ada wacana meregrouping sejumlah SD yang lokasinya berdekatan. Hanya saja wacana ini belum terwujud. Syarat regrouping di antaranya jarak sekolah berdekatan, geografisnya memungkinkan, jumlah siswa kurang dari 120 siswa, mendapat persetujuan DPRD, persetujuan komite, dan sebagainya. Regrouping mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.22501 Bangda 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Regrouping SD.
Keuntungan regrouping untuk pemenuhan jumlah tenaga pendidik, peningkatan mutu pendidikan, efisien biaya pendidikan, efektif penyelenggaraan pendidikan, dan jam mengajar tenaga pendidik terpenuhi. “Salah satu cara mengatasi kekurangan guru dengan meregrouping sekolah. Di setiap kecamatan ada SD layak diregrouping,” ungkap Gusti Parnawa. Karangasem selalu gagal melakukan regrouping SD. Bahkan rencana regrouping SDN 2 Sibetan Kecamatan Bebandem ke SDN 1 Sibetan gagal dan menimbulkan protes berkepanjangan. Warga yang pro dan kontra silih berganti mendatangi DPRD Karangasem.
Rencana regrouping SDN 2 Sibeten ke SDN 1 Sibetan bergolak sejak 14 April 2007. Hingga akhirnya seluruh siswa di SDN 2 Sibetan dari kelas I hingga kelas VI tamat dan tidak lagi menerima siswa baru. Secara tidak langsung SDN 2 Sibetan non aktif. Gusti Parnawa mencatat tahun 2023 sebanyak 302 tenaga pendidik dan kependidikan memasuki purnatugas. Masing-masing tenaga guru sebanyak 287 orang, tenaga pengawas sebanyak 4 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 11 orang. Sementara merekrut tenaga PPPK dari 862 pelamar, lulus tahap I sebanyak 305 orang dan tahap II lulus sebanyak 224 orang. “Tenaga PPPK tidak memberikan solusi kekurangan guru hanya berubah status dari tenaga kontrak jadi tenaga PPPK,” jelas Gusti Parnawa. *k16
Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Disdikpora Karangasem I Gusti Nyoman Parnawa seizin Kadisdikpora I Wayan Sutrisna mengatakan ada wacana meregrouping sejumlah SD yang lokasinya berdekatan. Hanya saja wacana ini belum terwujud. Syarat regrouping di antaranya jarak sekolah berdekatan, geografisnya memungkinkan, jumlah siswa kurang dari 120 siswa, mendapat persetujuan DPRD, persetujuan komite, dan sebagainya. Regrouping mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.22501 Bangda 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Regrouping SD.
Keuntungan regrouping untuk pemenuhan jumlah tenaga pendidik, peningkatan mutu pendidikan, efisien biaya pendidikan, efektif penyelenggaraan pendidikan, dan jam mengajar tenaga pendidik terpenuhi. “Salah satu cara mengatasi kekurangan guru dengan meregrouping sekolah. Di setiap kecamatan ada SD layak diregrouping,” ungkap Gusti Parnawa. Karangasem selalu gagal melakukan regrouping SD. Bahkan rencana regrouping SDN 2 Sibetan Kecamatan Bebandem ke SDN 1 Sibetan gagal dan menimbulkan protes berkepanjangan. Warga yang pro dan kontra silih berganti mendatangi DPRD Karangasem.
Rencana regrouping SDN 2 Sibeten ke SDN 1 Sibetan bergolak sejak 14 April 2007. Hingga akhirnya seluruh siswa di SDN 2 Sibetan dari kelas I hingga kelas VI tamat dan tidak lagi menerima siswa baru. Secara tidak langsung SDN 2 Sibetan non aktif. Gusti Parnawa mencatat tahun 2023 sebanyak 302 tenaga pendidik dan kependidikan memasuki purnatugas. Masing-masing tenaga guru sebanyak 287 orang, tenaga pengawas sebanyak 4 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 11 orang. Sementara merekrut tenaga PPPK dari 862 pelamar, lulus tahap I sebanyak 305 orang dan tahap II lulus sebanyak 224 orang. “Tenaga PPPK tidak memberikan solusi kekurangan guru hanya berubah status dari tenaga kontrak jadi tenaga PPPK,” jelas Gusti Parnawa. *k16
Komentar