1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan kebijakan dan program yang berpihak pada kepentingan rakyat.
2. Memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang terpinggirkan dan kurang terwakili.
3. Memberikan kontribusi positif pada negara dan masyarakat melalui kegiatan legislasi.
4. Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
6. Memperjuangkan hak dan kepentingan kaum minoritas.
7. Menghasilkan kebijakan dan program yang mempromosikan inklusivitas dan kesetaraan.
8. Memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
9. Memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak.
10. Memberikan perhatian khusus pada masalah lingkungan dan keberlanjutan.
11. Memperjuangkan hak-hak pekerja dan buruh.
12. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan publik.
13. Menegakkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
14. Memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, seperti orang dengan disabilitas, lansia, dan anak-anak.
15. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik.
16. Menjalin hubungan yang erat dengan komunitas lokal dan memperjuangkan kepentingan mereka.
17. Mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi investasi dan pengembangan ekonomi.
18. Mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak kemerdekaan pers dan kebebasan informasi.
19. Menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
20. Memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
21. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing daerah.
22. Mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan.
23. Mendorong inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
24. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.
25. Memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak bencana alam atau konflik sosial.
26. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan sumber daya publik.
27. Menjaga kemandirian daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
28. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan transportasi publik.
29. Mendorong pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan perekonomian daerah.
30. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan perumahan dan hunian.

1980-2023, Nama Organisasi: FKPPI, Jabatan: Anggota
2023-2023, Nama Organisasi: Dewan Paroki Gereja Katolik, Jabatan: Anggota

1975-1978, Jenjang Pendidikan: SMA/MA - Nama Institusi: SMA Swastiastu Denpasar Bali
1978-1990, Jenjang Pendidikan: S1 - Nama Institusi: Universitas Udayana

1989-1990, Nama Instansi: PT. Bina Cipta Adi Bhuana, Jabatan: Arsitek
1990-2023, Nama Instansi: PT. Bali Turtle Island, Jabatan: Manager

-

Tidak Memiliki Status Hukum

-

-

Ni Nyoman Jenik Sari Rejeki

1