Pilih Opsi Pelebaran Jalan dan Bangun Drainase

MANGUPURA, NusaBali - Persoalan kemacetan di Simpang McD Jalan Kampus Unud Jimbaran dan banjir Jalan Raya Uluwatu, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, khususnya di Simpang Nirmala, menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan stakeholder terkait, Jumat (3/5) pagi, terungkap pelebaran jalan jadi opsi untuk mengurai kemacaten yang kerap terjadi di Simpang McD Jimbaran, sedangkan terkait banjir di Simpang Nirmala akan dibangun drainase.

Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung I Gusti Ngurah Made Suardika, mengatakan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk persiapan pengadaan lahan yang diperlukan. “Kami bekerja sama dengan pihak balai karena proyek ini melibatkan ruas jalan nasional. Pembangunan nantinya akan dilaksanakan oleh mereka, sedangkan kami di PUPR bertanggung jawab untuk pengadaan lahan,” ungkapnya ditemui setelah rapat pada Jumat siang.

Suardika lebih lanjut mengatakan, semua pihak mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi. Walau begitu, akan dilakukan pendekatan terlebih dahulu oleh Lurah dan Perbekel kepada masyarakat. Pendekatan ini juga diharapkan dapat membuka dialog dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan guna meminimalisasi kendala yang mungkin muncul terkait pengadaan lahan.

“Pada prinsipnya semua mendukung untuk menyelesaikan permasalahan itu dan akan segera melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum memasuki fase sosialisasi lebih lanjut,” ucapnya.

Suardika melanjutkan, untuk di Simpang McD Jimbaran, proyek diusulkan untuk melebarkan jalan pada lengan Tugu Ngurah Rai ke Nusa Dua (sisi utara jalan) sebanyak 1 lajur tambahan sepanjang 460 meter, sehingga diperlukan pembebasan lahan sekitar 21 are. Sementara, untuk mengatasi masalah banjir di Simpang Nirmala diusulkan untuk pembangunan drainase samping jalan dan trotoar untuk dihubungkan dengan outlet pembuangan akhir. Saluran penghubung dari jalan ke outlet pembuangan akhir juga memerlukan pembebasan lahan.

Untuk proses penilaian dan pembebasan lahan masih dalam tahap perencanaan, di mana detail penggunaan lahan akan ditentukan dalam beberapa minggu ke depan. Suardika menekankan belum ada penetapan nilai dari proyek tersebut. Sebab, pihaknya masih perlu menentukan detail lahan yang akan digunakan, termasuk mengetahui status kepemilikannya, apakah milik masyarakat atau tidak.

“Untuk penentuan nilai dari proyek ini belum, karena kami harus melakukan perencanaan dahulu, kalau sudah ada seperti apa lahannya, apakah lahan masyarakat atau tidak, dari situ baru tahu kebutuhan lahan. Nah kebutuhan lahan ini yang akan dibebaskan dan baru muncul nominalnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta menyoroti pentingnya memiliki target konkret dalam setiap pertemuan untuk mengukur progres yang telah dicapai. Dia meminta agar komunikasi yang dijalin selama dua minggu dapat selesai.

“Kami ada target setiap ada rapat, sehingga balai sudah merespon dengan baik terhadap usulan kami. Kami berharap juga untuk komunikasi ke warga yang sudah kami targetkan selesai dalam dua minggu, sehingga ada pendekatan yang lebih efektif. Hasilnya setelah dua minggu kami akan ada rapat lagi dan juga turut mengundang pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida,” ujar Gede Arta. 7 ol3