Kategori: Opini

Oleh: Dr Ketut Sumedana*

Krisis sampah di Bali kini menjadi tantangan besar yang tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada citra pulau yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata dunia.

Fraud pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi masih menjadi masalah serius. Padahal, sistem digital seperti e-procurement dan cloud accounting dirancang untuk menghadirkan transparansi. 

Pengadaan barang dan jasa merupakan denyut nadi operasional kampus, terutama di perguruan tinggi swasta (PTS) yang bergantung pada efisiensi dana, akuntabilitas keuangan, dan kepercayaan publik.

Fenomena banjir yang melanda Bali akibat alih fungsi kawasan mangrove bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bali kembali diuji. Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Provinsi Bali memicu banjir, tanah longsor dan kerusakan infrastruktur. Peristiwa ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Di tengah derasnya arus air, kita diingatkan bahwa pulau ini tak sepenuhnya aman dari ancaman bencana alam.

Banjir di Bali sering dianggap sekadar peristiwa alam. Hujan deras datang, air meluap, rumah rusak, jalan lumpuh. Tapi kalau dilihat lebih dalam, banjir ini sebenarnya tanda adanya masalah yang lebih besar. 

Mari kita jujur. Di media sosial, kata “penerimaan negara” atau lebih sederhana: “pajak”, jarang sekali tampil sebagai kata yang menyenangkan. Bandingkan dengan kabar konser musik, diskon 12.12, atau gosip selebriti yang cepat menyebar dan mengundang komentar riuh. Begitu muncul unggahan soal pajak? Yang muncul lebih sering sindiran kecut, keluhan, atau sekadar dilirik lalu diabaikan.

PPHN merupakan directive principles of state policy, yakni prinsip-prinsip direktif kebangsaan yang menjadi jembatan antara nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan norma-norma hukum positif dalam undang-undang.

Sampai kapan rokok akan selalu hadir saat tradisi “Megebagan” ?.

Dunia musik Indonesia berduka atas kepergian Bunda Iffet, sosok ibu di balik ketangguhan Slank. Mengenang warisan cinta, doa, dan perjuangan yang membuat Slank tetap menyala hingga kini.

Mengapa PPHN diperlukan? Apakah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana UU Nomor 59 Tahun 2024 belum cukup memadai untuk menjadi landasan pembangunan nasional?

Kemajuan teknologi digital saat ini memberikan kemudahan dalam mengakses ke segala bentuk media internet atau media online. Hal tersebut memberikan dampak yang posistif bagi semua orang. Dikarenakan semua orang dapat mencari apa saja yang diinginkan melalui media online. Namun, tak jarang hal tersebut berdampak negatif bagi beberapa orang khususnya di generasi muda zaman sekarang.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali adalah lembaga keuangan yang sangat khas karena tidak hanya melayani kebutuhan finansial masyarakat desa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga budaya dan adat Bali.

Bali, pulau yang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budaya, kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya alamnya, salah satunya adalah konflik agraria.

"Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2028. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi utama bagi kedaulatan negara, dan pemerintah bertekad untuk memastikan produksi pangan nasional mampu memenuhi kebutuhan rakyat tanpa harus bergantung pada impor."