Jaya Negara dan Suwandhi Potensial Duel di Pilkada 2020
PDIP kemungkinan besar akan usung I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai Calon Walikota (Cawali) Denpasar di Pilkada 2020.
DENPASAR, NusaBali
IGN Jaya Negara yang kini masih menjabat Wakil Walikota Denpasar 2016-2021 potensial bertarung melawan I Ketut Suwandhi, politisi senior Golkar yang digadang-gadang bakal diusung partainya sebagai Cawali Denpasar.
Berdasarkan hasil Pileg 2019, hanya PDIP yang memenuhi syarat untuk mengusung paket calon secara mandiri ke Pilkada Denpasar 2020. Sebab, PDIP mendominasi 22 kursi dari total 45 kursi DPRD Denpasar 2019-2024 atau kuasai 48,89 persen suara parlemen. Sedangkan Golkar di posisi kedua dengan 8 kursi DPRD Denpasar atau kuasai 17,78 persen suara parlemen. Untuk bisa mengusung paket calon, Golkar masih kekurangan 1 kursi guna memenuhi syarat minimal 20,00 persen suara parlemen. Golkar pun harus berkoalisi dengan parol lainnya.
Ada 5 parpol parlemen yang bisa dijajaki oleh Golkar untuk diajak berkoalisi, guna mengusung paket calon ke Pilkada Denpasar 2020. Mereka masing-masing Demokrat (punya 4 kursi DPRD Denpasar atau 8,89 persen suara parlemen), Gerindra (punya 4 kursi DPRD Denpasar atau 8,89 persen suara parlemen), NasDem (punya 3 kursi DPRD Denpasar atau 6,67 persen suara parlemen), Hanura (punya 2 kursi DPRD Denpasar atau 4,44 persen suara parlemen), dan PSI (punya 2 kursi DPRD Denpasar atau 4,44 persen suara parlemen).
PDIP hampir pasti akan usung IGN Jaya Negara sebagai Cawali Denpasar ke Pilkada 2020. Politisi asal Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur ini kini menjabat Sekretaris DPD PDIP Bali 2015-2020 dan sudah dua periode menjadi Wakil Walikota, mendampingi IB Rai Dharmawijaya Mantra. "Yang paling berpeluang maju dari PDIP, ya Jaya Negara,” ujar sumber NusaBali di lingkaran PDIP, Senin (20/5).
Menurut dia, Jaya Negara sangat mumpuni dari sisi pengalaman, senioritas, ketokohan, elektabilitas, dan kapasitas. Jaya Negarea merintis karier mulai Ketua PAC PDIP Denpasar Timur, Ketua DPC PDIP Denpasar, hingga Sekretaris DPD PDIP Bali. Jaya Negara juga sempat dua periode di DPRD Denpasar 1999-2004 dan 2004-2009, sebelum terpilih menjadi Wakil Walikota melalui Pilkada Denpasar 2010.
Jadi, kata dia, PDIP mengarah ke satu figur Jaya Negara untuk diusung jadi Cawali ke Pilkada Denpasar 2020. Apalagi, internal PDIP relatif adem dan solid oleh genggaman tokoh berpengaruh di Denpasar. "Di Denpasar selalu one commando. Tokoh-tokoh masih didengar. Kalau sudah keputusan A, jalannya ya pasti A,” jelas kader militan PDIP ini.
Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Ketua DPC PDIP Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengatakan masih terlalu jauh kalau bicara Pilkada 2020. "Sekarang masih fokus dulu sampai 22 Mei 2019 (penetapan hasil Pileg 2019, Red). Setelah semua selesai dan caleg terpilih dilantik, baru bicara Pilkada 2020," tandas Ngurah Gede.
Ngurah Gede mengakui tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai prosesnya, dengan adanya pengajuan proposal anggaran oleh KPU ke eksekutif-legislatif. Namun, KPU dipastikan akan memberitahukan secara resmi kepada parpol terkait dengan tahapan Pilkada 2020. "Kami fokus satu demi satu," jelas politisi asal Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur yang juga Ketua DPRD Denpasar 2014-2019 ini.
Ketika didesak soal figur Jaya Negara, menurut Ngurah Gede, yang bersangkutan memang punya kans diusung sebagai Cawali Denpasar. "Ya, beliau (Jaya Negara) kan sudah dua periode sebagai Wakil Walikota. Kalau dicalonkan lagi sebagai Wakil Walikota, tidak bisa. Kalau Calon Walikota, ya bisa," katanya.
Sementara itu, di internal Golkar muncul 3 nama ke bursa Cawali Denpasar untuk Pilkada 2020. Mereka masing-masing I Ketut Suwandhi (mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar yang kini Ketua Komisi II DPRD Bali), I Wayan Subawa (mantan fungsionaris DPD I Golkar Bali yang sempat maju sebagai Cawali Denpasar di Pilkada 2010), dan IB Gede Udiyana (anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Denpasar 2014-2019).
Ketua DPD II Golkar Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, menegaskan partainya akan mengusung paket calon ke Pilkada Denpasar 2020. Dari ketiga nama yang masuk bursa tersebut, Ketut Suwandhi paling dijagokan. Sebab, politisi Golkar berjuluk Jenderal Kota ini paling mumpuni dari sisi senioritas, pengalaman, kapasitas, dan popularitas. Suwandhi bahkan 6 kali secara berturut-turut duduk di kursi legislatif level berbada.
"Dari ketiga nama itu, saya yakin Pak Suwandhi bisa menyaingi PDIP,” jelas Mariyana Wandira saat dikonfirmasi NusaBali di Denpaar, Selasa (22/5). "Beliau sangat paham dengan permasalahan di Denpasar. Itu salah satu kelebihan Pak Suwandhi, hingga kita pastikan DPD II Denpasar bisa mengajukan beliau sebagai Cawali Denpasar," lanjut Wakil Ketua DPRD Denpasar dari Fraksi Golkar dua kali periode (2009-2014, 2014-2019) ini.
Sekadar dicatat, dalam Pilkada Denpasar 2015 lalu, Suwandhi sempat dicalonkan Golkar bersama Demokrat sebagai Cawali. Namun, Suwandhi malah mengundurkan diri dengan berbagai pertimbangan. Posisinya sebagai Cawali Denpasar kemudian digantikan I Made Arjaya---kader PDIP yang akhirnya dipecat.
Ditanya soa siapa calon pendamping Suwandi di posisi Cawawali Denpasar, menurut Mariyana, kriterianya minimal harus mengetahui tentang birokrasi. Sebab, Suwandhi memiliki kelemahan dalam bidang birokrasi, sehingga harus dilengkapi oleh wakilnya yang paham soal itu. *nat,mis
Berdasarkan hasil Pileg 2019, hanya PDIP yang memenuhi syarat untuk mengusung paket calon secara mandiri ke Pilkada Denpasar 2020. Sebab, PDIP mendominasi 22 kursi dari total 45 kursi DPRD Denpasar 2019-2024 atau kuasai 48,89 persen suara parlemen. Sedangkan Golkar di posisi kedua dengan 8 kursi DPRD Denpasar atau kuasai 17,78 persen suara parlemen. Untuk bisa mengusung paket calon, Golkar masih kekurangan 1 kursi guna memenuhi syarat minimal 20,00 persen suara parlemen. Golkar pun harus berkoalisi dengan parol lainnya.
Ada 5 parpol parlemen yang bisa dijajaki oleh Golkar untuk diajak berkoalisi, guna mengusung paket calon ke Pilkada Denpasar 2020. Mereka masing-masing Demokrat (punya 4 kursi DPRD Denpasar atau 8,89 persen suara parlemen), Gerindra (punya 4 kursi DPRD Denpasar atau 8,89 persen suara parlemen), NasDem (punya 3 kursi DPRD Denpasar atau 6,67 persen suara parlemen), Hanura (punya 2 kursi DPRD Denpasar atau 4,44 persen suara parlemen), dan PSI (punya 2 kursi DPRD Denpasar atau 4,44 persen suara parlemen).
PDIP hampir pasti akan usung IGN Jaya Negara sebagai Cawali Denpasar ke Pilkada 2020. Politisi asal Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur ini kini menjabat Sekretaris DPD PDIP Bali 2015-2020 dan sudah dua periode menjadi Wakil Walikota, mendampingi IB Rai Dharmawijaya Mantra. "Yang paling berpeluang maju dari PDIP, ya Jaya Negara,” ujar sumber NusaBali di lingkaran PDIP, Senin (20/5).
Menurut dia, Jaya Negara sangat mumpuni dari sisi pengalaman, senioritas, ketokohan, elektabilitas, dan kapasitas. Jaya Negarea merintis karier mulai Ketua PAC PDIP Denpasar Timur, Ketua DPC PDIP Denpasar, hingga Sekretaris DPD PDIP Bali. Jaya Negara juga sempat dua periode di DPRD Denpasar 1999-2004 dan 2004-2009, sebelum terpilih menjadi Wakil Walikota melalui Pilkada Denpasar 2010.
Jadi, kata dia, PDIP mengarah ke satu figur Jaya Negara untuk diusung jadi Cawali ke Pilkada Denpasar 2020. Apalagi, internal PDIP relatif adem dan solid oleh genggaman tokoh berpengaruh di Denpasar. "Di Denpasar selalu one commando. Tokoh-tokoh masih didengar. Kalau sudah keputusan A, jalannya ya pasti A,” jelas kader militan PDIP ini.
Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Ketua DPC PDIP Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengatakan masih terlalu jauh kalau bicara Pilkada 2020. "Sekarang masih fokus dulu sampai 22 Mei 2019 (penetapan hasil Pileg 2019, Red). Setelah semua selesai dan caleg terpilih dilantik, baru bicara Pilkada 2020," tandas Ngurah Gede.
Ngurah Gede mengakui tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai prosesnya, dengan adanya pengajuan proposal anggaran oleh KPU ke eksekutif-legislatif. Namun, KPU dipastikan akan memberitahukan secara resmi kepada parpol terkait dengan tahapan Pilkada 2020. "Kami fokus satu demi satu," jelas politisi asal Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur yang juga Ketua DPRD Denpasar 2014-2019 ini.
Ketika didesak soal figur Jaya Negara, menurut Ngurah Gede, yang bersangkutan memang punya kans diusung sebagai Cawali Denpasar. "Ya, beliau (Jaya Negara) kan sudah dua periode sebagai Wakil Walikota. Kalau dicalonkan lagi sebagai Wakil Walikota, tidak bisa. Kalau Calon Walikota, ya bisa," katanya.
Sementara itu, di internal Golkar muncul 3 nama ke bursa Cawali Denpasar untuk Pilkada 2020. Mereka masing-masing I Ketut Suwandhi (mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar yang kini Ketua Komisi II DPRD Bali), I Wayan Subawa (mantan fungsionaris DPD I Golkar Bali yang sempat maju sebagai Cawali Denpasar di Pilkada 2010), dan IB Gede Udiyana (anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Denpasar 2014-2019).
Ketua DPD II Golkar Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, menegaskan partainya akan mengusung paket calon ke Pilkada Denpasar 2020. Dari ketiga nama yang masuk bursa tersebut, Ketut Suwandhi paling dijagokan. Sebab, politisi Golkar berjuluk Jenderal Kota ini paling mumpuni dari sisi senioritas, pengalaman, kapasitas, dan popularitas. Suwandhi bahkan 6 kali secara berturut-turut duduk di kursi legislatif level berbada.
"Dari ketiga nama itu, saya yakin Pak Suwandhi bisa menyaingi PDIP,” jelas Mariyana Wandira saat dikonfirmasi NusaBali di Denpaar, Selasa (22/5). "Beliau sangat paham dengan permasalahan di Denpasar. Itu salah satu kelebihan Pak Suwandhi, hingga kita pastikan DPD II Denpasar bisa mengajukan beliau sebagai Cawali Denpasar," lanjut Wakil Ketua DPRD Denpasar dari Fraksi Golkar dua kali periode (2009-2014, 2014-2019) ini.
Sekadar dicatat, dalam Pilkada Denpasar 2015 lalu, Suwandhi sempat dicalonkan Golkar bersama Demokrat sebagai Cawali. Namun, Suwandhi malah mengundurkan diri dengan berbagai pertimbangan. Posisinya sebagai Cawali Denpasar kemudian digantikan I Made Arjaya---kader PDIP yang akhirnya dipecat.
Ditanya soa siapa calon pendamping Suwandi di posisi Cawawali Denpasar, menurut Mariyana, kriterianya minimal harus mengetahui tentang birokrasi. Sebab, Suwandhi memiliki kelemahan dalam bidang birokrasi, sehingga harus dilengkapi oleh wakilnya yang paham soal itu. *nat,mis
1
Komentar