Hadapi Penolakan Nyamuk Wolbachia, Kemenkes Minta Tingkatkan Sosialisasi

DENPASAR, NusaBali.com - Koordinator Substansi Arbovirosis Kemenkes RI, Asik Surya, tetap optimis bahwa penerapan inovasi nyamuk wolbachia bisa dilaksanakan  di Pulau Bali.

Menurut Surya, pokok persoalan dari adanya penolakan ini sebenarnya karena masalah sosialisasi dan persepsi keliru yang berkembang di masyarakat terhadap inovasi tersebut, sehingga masyarakat belum mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. 

Dampak buruknya adalah masyarakat gampang mencerna Informasi atau berita bohong yang menyatakan inovasi nyamuk wolbachia berbahaya bagi manusia.

Ia menyebut, penerapan yang dilakukan di Kota Yogyakarta sebenarnya bisa dijadikan parameter untuk menilai inovasi nyamuk wolbachia itu berbahaya atau tidak. Selama 10 tahun ini, daerah Yogyakarta telah sukses menerapkan inovasi nyamuk wolbachia, sehingga angka kasus DBD di wilayah itu, dikatakan mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. 

“Kalau di Jogja kan sudah hampir 80 persen nyamuknya itu sudah ber-wolbachia. Kalau nyamuknya sudah ber-wolbachia maka penularan terhadap kasus itu akan menurun,” kata Asik Surya, Rabu 91/5/2024).

Maka dari itu, ia mengajak semua elemen masyarakat untuk bisa mencontohi kesuksesan dari beberapa daerah yang sudah menerapkan inovasi itu. Masyarakat tidak perlu meragukan inovasi ini karena sudah terbukti tidak hanya dari hasil penerapannya tetapi juga inovasi ini sudah melalui proses penelitian yang panjang dari para pakar kesehatan untuk mengecek resiko keselamatan jika nyamuk wolbachia ini diterapkan. Katanya, ada sekitar 30 pakar yang sudah meneliti nyamuk wolbachia, dan hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi ini tidak memiliki resiko kesehatan yang berbahaya.

“Nyamuk wolbachia sudah menjadi perhatian dunia internasional, dalam acara Arbovirosis Summit 2024 kemarin saja, juga dibahas mengenai perkembangan penerapan nyamuk wolbachia,” kata Koordinator Substansi Arbovirosis Kemenkes RI itu. 

Atas dasar itu, Asik Surya, mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan akar persoalan dari adanya penolakan masyarakat terhadap nyamuk wolbachia ini. Kementerian Kesehatan berharap Pemda lebih gencar menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak positif dari penerapan nyamuk wolbachia. Jika, hal itu berjalan dengan baik maka situasi lapangan dipastikan berjalan lancar dalam proses penerapan.

Ia memastikan bahwa Pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada penyediaan inovasi ini, sementara tanggungjawab pelaksanaan tetap berada pada tangan Pemda. Karena fungsi penyediaan layanan kesehatan secara garis besar bersifat desentralisasi, dimana Pemda yang bertugas mengatur dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar inovasi dapat berjalan di tingkat bawah.

“Situasinya kita kembalikan ke daerah masing-masing, agar itu tidak menjadi keributan. Jika tidak, nanti kontraproduktif terhadap program itu sendiri,” tandas Asik Surya.

Di lain pihak, Plt Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr I Gusti Ayu Raka Susanti, menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan siap melanjutkan tanggung jawab tersebut. Di tengah  berbagai macam bentuk penolakan yang ada, Dinas Kesehatan akan tetap mengupayakan agar program ini dapat terealisasi, sehingga harapan untuk menekan angka kasus DBD dapat terwujud di Bali

“Tentu kami tetap berkoordinasi dengan Kemenkes, tetap berupaya agar inovasi - inovasi seperti Wolbachia ini bisa diterapkan di Bali,” kata Ayu Raka.

Ia menyampaikan, kegiatan sosialisasi terkait nyamuk wolbachia ini sebenarnya sudah dibuat sebelumnya, yang mana Kota Denpasar dan Buleleng adalah wilayah pertama yang menjadi daerah rujukan dari pelaksanaan penyebaran nyamuk wolbachia. Namun, langkah itu akhirnya harus terhenti akibat munculnya penolakan dari beberapa kelompok masyarakat yang tidak menginginkan program ini terlaksana.

Program jangka pendek yang menurut Ayu akan dibuat adalah melakukan evaluasi terhadap situasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait nyamuk wolbachia ini. Dari evaluasi itulah, Pemda akan menentukan langkah selanjutnya untuk mencari jalan keluar  agar program bisa berjalan.

Polemik terkait penerapan nyamuk wolbachia di Bali masih belum menemui titik temu yang jelas. Inovasi kesehatan yang dikembangkan oleh organisasi World Mosquito Program ini masih mendapatkan penolakan keras oleh sejumlah kelompok masyarakat. 

Akibatnya, Pemerintah Provinsi pun harus membatalkan penerapan program nyamuk wolbachia yang digadang-gadang akan membantu menekan kasus Demam Berdarah Dengue di Pulau Dewata.

Dalam perencanaannya nyamuk wolbachia sebenarnya sudah disebar melalui pembagian telur nyamuk berwolbachia ke 22 ribu rumah tangga di Denpasar dan Buleleng pada pertengahan bulan November lalu. Akibat dari penolakan ini, program tersebut terpaksa dibatalkan oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya gejolak pro-kontra di tengah masyarakat.