'Jelang Pilgub, Stabilitas Politik Bali Harus Dijaga'
Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai stabilitas politik jelang Pilgub Bali 2018 harus dijaga betul oleh pemerintah pusat. Sebab, selain DKI Jakarta yang sebagai etalase (ibu kota) negara, Bali juga menjadi salah satu wilayah penting sebagai image negara di mata dunia.
DENPASAR, NusaBali
“Bali harusnya menjadi daerah yang paling berhati-hati dan harus paling dijaga oleh pemerintah pusat, mengingat citranya bukan hanya berpengaruh di level provinsi tapi juga nasional dan internasional,” ungkapnya saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (Inti) Bali serangkaian Musda III organisasi tersebut di Hotel Aston Denpasar, Sabtu (27/5) sore. Adanya guncangan stabilitas politik ini, juga kemungkinan akan menyangkut keamanan wilayah Pulau Dewata.
Mengingat bagaimana Bali pernah disasar oleh kelompok-kelompok radikal, seperti Bom Bali I dan II. “Kita tahu bagaimana serangan teroris pernah menyasar Bali. Secara khusus efek dari goncangan stabilitas politik di Bali mungkin akan dianggap berpengaruh besar terhadap image dari negara mengingat Bali adalah sorotan utama dan menjadi daerah yang paling dikenal dunia,” katanya.
“Menurut saya ketika kita melihat Pilkada DKI Jakarta kemarin yang menjadi ajang sekelompok orang untuk memanfaatkan primodialisme yang menginjak-menginjak perbedaan, pemerintah juga harus menjaga stabilitas politik di Bali. Memang Bali bukan hanya berbicara keberagaman, tapi sudah mempraktekkan keberagaman itu. Tapi jika bicara wilayah politik, apa saja bisa terjadi,” ujarnya.
Disinggung mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia berkaca dari Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, Yunarto menilai sikap pemerintah harus tegas berbicara mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah berada di luar batasan NKRI, UUD 1945, dan kebhinekaan. “Tindakan tegas itu yang dibutuhkan sehingga semua lapisan masyarakat dari atas sampai bawah merasa nyaman. Tindakan tegas pemerintah juga harus diimbangi dengan sikap bagaimana sikap secara bottom up yang bisa diikuti oleh para pemuka agama dalam membangun harmonisasi,” ucapnya.
Dengan demikian, dari tindakan tegas itu, kata Yunarto, bagaimana pula agar dialog-dialog antar umat beragama makin bisa digalakkan sehingga efek-efek yang muncul karena peristiwa-peristiwa politik yang mengatasnamakan aspek-aspek primordial itu bias kembali dinetralisasi. *in
Mengingat bagaimana Bali pernah disasar oleh kelompok-kelompok radikal, seperti Bom Bali I dan II. “Kita tahu bagaimana serangan teroris pernah menyasar Bali. Secara khusus efek dari goncangan stabilitas politik di Bali mungkin akan dianggap berpengaruh besar terhadap image dari negara mengingat Bali adalah sorotan utama dan menjadi daerah yang paling dikenal dunia,” katanya.
“Menurut saya ketika kita melihat Pilkada DKI Jakarta kemarin yang menjadi ajang sekelompok orang untuk memanfaatkan primodialisme yang menginjak-menginjak perbedaan, pemerintah juga harus menjaga stabilitas politik di Bali. Memang Bali bukan hanya berbicara keberagaman, tapi sudah mempraktekkan keberagaman itu. Tapi jika bicara wilayah politik, apa saja bisa terjadi,” ujarnya.
Disinggung mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia berkaca dari Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, Yunarto menilai sikap pemerintah harus tegas berbicara mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah berada di luar batasan NKRI, UUD 1945, dan kebhinekaan. “Tindakan tegas itu yang dibutuhkan sehingga semua lapisan masyarakat dari atas sampai bawah merasa nyaman. Tindakan tegas pemerintah juga harus diimbangi dengan sikap bagaimana sikap secara bottom up yang bisa diikuti oleh para pemuka agama dalam membangun harmonisasi,” ucapnya.
Dengan demikian, dari tindakan tegas itu, kata Yunarto, bagaimana pula agar dialog-dialog antar umat beragama makin bisa digalakkan sehingga efek-efek yang muncul karena peristiwa-peristiwa politik yang mengatasnamakan aspek-aspek primordial itu bias kembali dinetralisasi. *in
Komentar