Tag: JKN
Sebanyak 11.668 warga Buleleng hingga saat ini belum tercover Jaminan Kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KJN-KIS PBI).
Pemerintah Provinsi Bali meminta pihak BPJS Kesehatan dapat segera mengaktifkan akses kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) para pegawai kontrak di lingkungan Pemprov Bali yang dinon-aktifkan sejak awal 2019.
Tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bali yang hampir mencakup seluruh masyarakat Bali dan inovasi JKN KBS mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan RI Prof Dr dr Nila Djuwita F Moeloek SpM (K).
Dinas Kesehatan Jembrana mengarahkan setiap Puskesmas se-Jembrana merujuk pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non mandiri ke Rumah Sakit Umum (RSU) Negara.
Kewajiban badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta keluarga karyawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belum terlaksana maksimal di Kabupaten Jembrana.
Jika ingin naik dua tingkat, maka kepesertaannya akan dianggap gugur
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya mengatakan sistem rujukan daring (online) dari puskesmas ke rumah sakit akan diperbaiki sebagai tindak lanjut penandatanganan program Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sehat (JKN-KBS).
Terhitung per 1 Januari 2019, pemerintah daerah berkewajiban menanggung pendanaan seluruh warga kurang mampu ikut JKN.
Rancangan APBD Induk 2019 terjadi kenaikan anggaran Dinkes, tapi lonjakan itu belum dipastikan bisa meng-cover program JKN.
Biaya Tanggungan JKN Seluruh Warga Kurang Mampu
Pemkab Jembrana perlu anggaran Rp 64 miliar di tahun 2019 untuk optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di luar penerima JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan JKN Mandiri.
Sebanyak 75.802 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menunggak pembayaran di Kantor Cabang Denpasar.
Polemik di masyarakat terhadap transisi program Jaminan Keshatan Bali Mandara (JKBM) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mendapat perhatian DPRD Klungkung.
Sebanyak 16.784 warga miskin Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PPBI-JKN) belum tervalidasi alias tercecer.
Pihak desa belum semua memahami prosedur terbitnya JKN.
Penyatuan program unggulan Pemprov Bali Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlaku 1 Januari 2017, berbuah masalah.
Sejatinya pada 17 Maret lalu, para Bupati/Walikota se-Bali sudah sempat bertemu gubernur untuk bahas JKBM, dan kepala daerah itu kompak lanjutkan program besutan Pemprov Bali tersebut.
Banyak tunggakan pembayaran JKN ke RS berimbas pada penghasilan dokter.
Topik Pilihan
Berita Foto
Potensi Ekspor Ikan Hias di Indonesia
Pelatihan Industri Sandang
Persiapan Lokasi Kunjungan Delegasi WWF
Nusa Ning Nusa
MUTIARA WEDA: Larut dalam Bhakti
yady evaṃ tarhi bhaktiḥ kathaṃ syād ity āha tatrādau para-lokato bhayam ataḥ puṇye matir jāyate sambhedas tata eva sādhuṣu bhavet teṣām prasādodayāt śraddhā syāt bhgavat-kathaāsu ca tato bhaktir viraktis tatas tattva-jñānam amanda-sāndra-paramānandaṃ samudyotate (Hari-bhakti-kalpa-latikā, 41)