Tag: PPAS
Pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi menjadi perhatian dan mendapat prioritas dari Pemkab Buleleng.
AMLAPURA, NusaBali - DPRD Karangasem mempertanyakan realisasi jasa pelayanan (jaspel) pada 12 Puskesmas di Karangasem yang masih nihil, selama Januari - Juli 2023. Padahal jaspel itu merupakan hak semua staf yang bertugas di Puskesmas.
DENPASAR, NusaBali - Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun 2023.
SEMARAPURA, NusaBali - Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna nota kesepakatan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung, Senin (7/8).
Pihak eksekutif menargetkan PAD sebesar Rp 564 miliar, sementara dewan menilai optimalisasi bisa menembus Rp 600 miliar.
TABANAN, NusaBali
Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga memimpin sidang paripurna pembahasan Kebijakan Umum Angggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Perubahan APBD 2021 secara daring, Selasa (7/9).
BANGLI, NusaBali
Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika memimpin sidang paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Perubahan APBD 2021 di ruang Krisna Kantor Bupati Bangli, Senin (16/8).
AMLAPURA, NusaBali
DPRD Karangasem menetapkan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Senin (16/8).
MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Badung telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Para Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 ke DPRD Badung. Namun, anggota dewan belum membahasnya.
Rancangan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun 2019 sebagai acuan menyusun R-APBD 2019 mengalami penurunan Rp 84,34 miliar dibandingkan APBD 2018.
Munculnya dana Rp 88,34 miliar sebagai usulan tambahan di RAPBD 2016 bakal dikawal DPRD Bali saat verifikasi di Mendagri. Yang tidak memenuhi payung hukum bisa dicoret.
Termasuk di antaranya untuk pembelian mobil Alphard terbaru seharga Rp 2 miliar buat antar jemput tamu Gubernur.
Topik Pilihan
-
-
-
-
-
-
Gianyar 12 May 2024 Bawaslu Soroti Partisipasi Pemilih
-
Karangasem 12 May 2024 Tiga Kali Wakili Karangasem di PKB
-
-
Berita Foto
Siap Dikunjungi Delegasi WWF
Perkembangan Kunjungan Wisman di Bali
Turis Asing Belajar Membatik
Nusa Ning Nusa
Penguasa dan Pemimpin
MUNGKINKAH umat manusia hidup tanpa pemimpin? Tak perlu ada sosok yang bertugas dan merasa wajib memberi komando? Masing-masing melangkah sendiri-sendiri tanpa benturan dan pertikaian?