Tag: Pemkab Buleleng

Menyusul terjadinya grubug Corona, pemerintah pusat membatalkan pencairan DAK. Namun DAK Disdikpora dinyatakan aman.

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkup Pemkab Buleleng tahun 2019, ikut tertunda akibat merebaknya wabah virus Corona (Covid-19).

Dampak Corona membuat pemerintah pusat mematalkan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga proyek dengan dana pusat ditangguhkan.

SINGARAJA, NusaBali
Hari ini, Senin, 30 Maret 2020, Kota Singaraja, Buleleng genap berusia 416 tahun.

Pedagang memilih kembali berjualan ke tempat lama dan meninggalkan pasar rakyat itu karena sepi pembeli.

Diperlukan anggaran Rp 300 juta per tahun, belum termasuk biaya perbaikan rumah jabatan Kadis yang rencananya dijadikan ‘rumah aman.’

 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat didukung penyediaan wastafel di ruang terbuka hijau.

Dikhawatirkan keterlambatan pengamprahan akan berdampak pada penghasilan tetap (Siltap) aparat dan staf desa yang juga akan telat dibayarkan.

Perda Kabupaten Layak Anak dinilai penting sebagai payung hukum bagi semua pihak untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anak.

DPRD Bali menolak jika anggaranpenyertaan modal Jamkrida sebesar  Rp 30 miliar dihapus.

Promosikan pariwisata Buleleng, utamanya memperkenalkan kawasan Danau Tamblingan sebagai kawasan wisata religi.

Dalam Rakerda I DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan di Makassar, Wakil Bupati Buleleng  Nyoman Sutjidra didaulat menjadi narasumber.

Atraksi seni budaya yang akan ditampilkan itu akan dikemas melalui parade budaya.

Penggodokan Raperda Kota Layak Anak  terus digenjot agar cita-cita Kabupaten Buleleng menjadi Kota Layak  Anak  bisa segera tecapai.

Gedung Pelayanan Terpadu akan melayani segala pelayanan masyarakat yang menyangkut urusan kepolisian. Mulai dari pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) hingga pembuatan SIM.

Dana ratusan juta dari seluruh lapisan masyarakat itu selanjutnya akan digunakan untuk menunjang kegiatan kepalangmerahan di Kabupaten Buleleng.

PNS yang telat mengabsen saat masuk atau keluar jam kantor akan dikenai potongan Tukin sebesar 0,3 persen. Sedangkan jika tak absen maka dianggap tidak masuk kerja dan dipotong 3 persen dari jumlah Tukin yang diterima.

Kami sudah berikan ultimatum pada perusahaan. Saat ini tidak boleh membawa babi keluar atau masuk perusahaan.

NEGARA, NusaBali
Bupati Jembrana I Putu Artha mengajak seluruh ASN serta pegawai di Pemkab Jembrana menyukseskan Sensus Penduduk (SP) tahun 2020.

SINGARAJA, NusaBali
Larangan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang diserukan Presiden RI Joko Widodo,  akibat sebaran virus Corona (covid-19), beberapa waktu lalu, membuat pemerintah daerah ketar-ketir.