Tag: Pemkab Buleleng

Setelah anggaran perubahan diketok palu, proyek Pasar Banyuasri masih kekurangan anggaran Rp 46 miliar.

Pelayanan yang dulunya baru dapat selesai setelah 22 hari setelah dilengkapi berkas, saat ini bisa dipangkas minimal hingga 7 hari dan maksimal 20 hari.

Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan para kader dapat langsung melakukan pendampingan dan  memberikan  pembinaan kepada komunitas-komunitas di lingkungannya,

Beberapa kegiatan direfocusing karena  pandemi sehingga harus ada perubahan prioritas anggaran.

Realisasi BLT Desa Gelombang II sangat tergantung pada realisasi sisa dana desa 20 persen yang belum dicairkan pusat.

Kursi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,  Kepala Dinas Sosial dan Dirut RSUD Buleleng diharapkan sudah ada yang mengisi pada Agustus mendatang.

Penambahan luasan lahan tanam ini diharapkan dapat meningkatkan produksi beras nanti sehingga ketakutan kerawanan pangan dapat teratasi.

Warga Desa Les yang krisis air mencapai 1.000 KK di Dusun Tegaling-gah, Dusun Panjingan, Dusun Lempedu, Dusun Penyumbahan. Sedangkan untuk warga Desa Penuktukan berjumlah 400 KK di Dusun Batu Lumbang dan Dusun Kanginan

Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya  secepat mungkin akan menyelesaikan catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK.

Setelah tujuh tahun menjabat Dirut RSUD Buleleng, dr Gede Wiarthana lengser. Untuk menjaga soliditas, semua jajaran RSUD dikumpulkan Bupati Agus Suradnyana.

Setoran PBB-P2 diharapkan dipermudah dalam hal terjadinya peralihan dari proses pemecahan sertifikat.

Kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan dalam rangka memperingati Hari Bakti Adhyaksa pada 22 Juli mendatang.

Pansus dimaksudkan untuk membuat kajian menyangkut potensi sumber pendapatan dan kendala yang dihadapi.

SINGARAJA, NusaBali
Bupati Putu Agus Suradnyana lakukan mutasi 4 pejabat Eselon IIb Pemkab Buleleng, Rabu (15/7) pagi.

SINGARAJA, NusaBali
Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten tahap III yang digelontor untuk 6.851 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) segera cair.

Secara umum dalam APBD Tahun Anggaran 2019, realisasi pendapatan daerah Rp 2,28 triliun lebih atau 94,77 persen dari anggaran setelah perubahan Rp 2,41 triliun lebih.

Realisasi keuangan yang rendah akan berdampak terhadap penurunan kinerja pembangunan.

Jika dilihat dari jumlah yang mengajukan H+4 pasca dibukanya new normal usaha yang menginginkan sertifikat aman Covid-19 masih sedikit. Terutama untuk Daya Tarik Wisata (DTW) di Buleleng.

Perubahan data penerima PKH sangat memungkinkan terjadi atas usulan dari kepala desa/kelurahan terhadap warganya.

Kalau memang tidak ada anggaran jangan dipaksakan. Jangan sampai ada desa gaya-gayaan memaksakan diri merealisasi BLT Gelombang II