Demokrat-Golkar Pasang Badan buat Pastika
Versi Fraksi Denokrat DPRD Bali, tak mungkin ada angka-angka ‘hantu’ yang datangnya bim salam bim di APBD
Adnyana menyebutkan, dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, angka-angka yang muncul semuanya sudah dibahas bersama. Tidak mungkin ada angka-angka ‘hantu’ yang datangnya bim salam bim. “Nggak ada bim salam bim seperti yang ditudingkan teman-teman dari Fraksi PDIP. Semua anggaran berdasarkan Undang-undang itu,” ujar politisi Demokrat asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.
Fraksi Demokrat DPRD Bali, kata Adnyana, tidak akan melepas begitu saja eksekutif yang disindir Fraksi PDIP. Intinya, Demokrat siap pasang badan. “Kami akan kawal ini sebagai bagian eksekutif, karena kami juga di pemerintahan. Kami harus berjalan di atas rel. Tentunya mengawal dengan aturan, bukan mengawal ngawur yang bisa menuju grembengen (selokan),” ujar Sekretaris DPD Demokrat Bali 2016-2021 ini.
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Bali lebih adem menanggapi peristiwa ‘panas’ di sidang paripurna Dewan antara Fraksi PDIP vs Gubernur Pastika. ”Kami memahami kemarahan Gubernur, karena menurut Gubernur ada hal tendensius yang menuduh adanya ketidakjujuran,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, secara terpisah, Selasa kemarin.
Meski demikian, Suyasa tidak menyalahkan Fraksi PDIP DPRD Bali yang menginginkan adanya sebuah transparansi dan keterbukaan tentang anggaran. “Ke depan, kita harap tidak ada lagi tudingan tidak jujur seperti yang disampaikan Fraksi PDIP. Karena kita ini kan sama-sama lembaga yang terhormat, tidak boleh saling menjatuhkan,” papar politisi asal Desa Perasi, Kecamatan Karangasem yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Sedangkan Fraksi Panca Bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) belum angkat bicara terkait sindiran Fraksi PDIP yang bikin murka Gubernur Pastika. ”Nanti saya hubungi lagi, ya. Sekarang saya no comment dulu,” elak Kadek Nuartana, anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari PKPI Dapil Karangasem, Selasa kemarin.
Sebelumnya, ketegangan terjadi dalam sidang paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2016 dan Raperda Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (26/9). Suasana tegang menyeruak setelah juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali, Made Budastra, dalam pandangannya menyatakan dana hibah eksekutif ‘menepuk air ke muka sendiri’, yang merendahkan lembaga. Budastra menyebutkan dana hibah mengalami peningkatan yang signifikan dan dramatis dalam APBD Perubahan 2016.
Anggaran hibah naik dari rencana Rp 979,83 miliar di APBD Induk 2016 menjadi seebsar Rp 1,116 triliun di APBD Perubahan 2016. Artinya, dana hibah naik sekitar Rp 186,30 miliar atau 19,1 persen. “Kami patut merasa tercengang dengan pemasangan dana hibah yang begitu saja muncul dalam jumlah yang fantastis,” sindir Budastra.
Apalagi, di ujung pemaparan, Budastra mengingatkan Gubernur Pastika dan jajaran SK-PD Pemprov Bali untuk lebih hati-hati bicara dokumen ke publik (media). “Kami ingatkan saudara Gubernur dan jajarannya untuk tidak menyampaikan hal-hal ataupun dokumen yang tak dapat dipertanggungjawabkan, penyampaian yang tidak berimbang kepada publik. Karena sejatinya kita sedang menepuk air ke muka sendiri dan merendahkan lembaga terhormat ini,” ujar Budastra sembari menilai Gubernur memberikan penyampaikan masalah defisit anggaran dikaitkan dengan dana hibah yang tidak ada relevansinya.
Begitu Budastra selaku jubir Fraksi PDIP turun dari podium dan pimpinan sidang Nyoman Sugawa Korry (Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar menutup sidang pairpurna), Gubernur Pastika langsung menghampiri Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana. “Bertanya boleh, tapi ini keterlaluan. Pakai kata-kata jujur segala,” tandas Gubernur Pastika sembari berlalu.
Kepada pers, Gubernur Pastika tegaskan dana Rp 186 miliar yang disoal Fraksi PDIP itu sudah termasuk Rp 45 miliar tambahan bansos permintaan DPRD Bali. Peruntukan lainnya, sebesar Rp 124 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Rp 17 miliar lagi buat bonis atlet PON XIX 2016. * nat
Fraksi Demokrat DPRD Bali, kata Adnyana, tidak akan melepas begitu saja eksekutif yang disindir Fraksi PDIP. Intinya, Demokrat siap pasang badan. “Kami akan kawal ini sebagai bagian eksekutif, karena kami juga di pemerintahan. Kami harus berjalan di atas rel. Tentunya mengawal dengan aturan, bukan mengawal ngawur yang bisa menuju grembengen (selokan),” ujar Sekretaris DPD Demokrat Bali 2016-2021 ini.
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Bali lebih adem menanggapi peristiwa ‘panas’ di sidang paripurna Dewan antara Fraksi PDIP vs Gubernur Pastika. ”Kami memahami kemarahan Gubernur, karena menurut Gubernur ada hal tendensius yang menuduh adanya ketidakjujuran,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, secara terpisah, Selasa kemarin.
Meski demikian, Suyasa tidak menyalahkan Fraksi PDIP DPRD Bali yang menginginkan adanya sebuah transparansi dan keterbukaan tentang anggaran. “Ke depan, kita harap tidak ada lagi tudingan tidak jujur seperti yang disampaikan Fraksi PDIP. Karena kita ini kan sama-sama lembaga yang terhormat, tidak boleh saling menjatuhkan,” papar politisi asal Desa Perasi, Kecamatan Karangasem yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Sedangkan Fraksi Panca Bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) belum angkat bicara terkait sindiran Fraksi PDIP yang bikin murka Gubernur Pastika. ”Nanti saya hubungi lagi, ya. Sekarang saya no comment dulu,” elak Kadek Nuartana, anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari PKPI Dapil Karangasem, Selasa kemarin.
Sebelumnya, ketegangan terjadi dalam sidang paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2016 dan Raperda Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (26/9). Suasana tegang menyeruak setelah juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali, Made Budastra, dalam pandangannya menyatakan dana hibah eksekutif ‘menepuk air ke muka sendiri’, yang merendahkan lembaga. Budastra menyebutkan dana hibah mengalami peningkatan yang signifikan dan dramatis dalam APBD Perubahan 2016.
Anggaran hibah naik dari rencana Rp 979,83 miliar di APBD Induk 2016 menjadi seebsar Rp 1,116 triliun di APBD Perubahan 2016. Artinya, dana hibah naik sekitar Rp 186,30 miliar atau 19,1 persen. “Kami patut merasa tercengang dengan pemasangan dana hibah yang begitu saja muncul dalam jumlah yang fantastis,” sindir Budastra.
Apalagi, di ujung pemaparan, Budastra mengingatkan Gubernur Pastika dan jajaran SK-PD Pemprov Bali untuk lebih hati-hati bicara dokumen ke publik (media). “Kami ingatkan saudara Gubernur dan jajarannya untuk tidak menyampaikan hal-hal ataupun dokumen yang tak dapat dipertanggungjawabkan, penyampaian yang tidak berimbang kepada publik. Karena sejatinya kita sedang menepuk air ke muka sendiri dan merendahkan lembaga terhormat ini,” ujar Budastra sembari menilai Gubernur memberikan penyampaikan masalah defisit anggaran dikaitkan dengan dana hibah yang tidak ada relevansinya.
Begitu Budastra selaku jubir Fraksi PDIP turun dari podium dan pimpinan sidang Nyoman Sugawa Korry (Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar menutup sidang pairpurna), Gubernur Pastika langsung menghampiri Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana. “Bertanya boleh, tapi ini keterlaluan. Pakai kata-kata jujur segala,” tandas Gubernur Pastika sembari berlalu.
Kepada pers, Gubernur Pastika tegaskan dana Rp 186 miliar yang disoal Fraksi PDIP itu sudah termasuk Rp 45 miliar tambahan bansos permintaan DPRD Bali. Peruntukan lainnya, sebesar Rp 124 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Rp 17 miliar lagi buat bonis atlet PON XIX 2016. * nat
1
2
Komentar