Koster Sudah Kantongi Postur APBD Bali 2019
Gubernur-Wakil Gubernur Bali 2018-2023 terpilih, Dr Ir Wayan Koster MM-Dr Ir Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati MSi (Koster-Cok Ace), bertemu jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali, Jumat (3/8) siang.
Kemarin Kumpulkan Pimpinan OPD
DENPASAR, NusaBali
Dari pertemuan itu, Gubernur terpilih Wayan Koster sudah kantongi postur APBD Bali 2019. Pertemuan Koter-Cok Ace dengan jajaran pimpinan OPD Pemprov Bali, Jumat kemarin, digelar selama 2 jam di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, mulai pagi pukul 10.00 Wita hingga siang pukul 12.00 Wita. Tujuannya, untuk menyerap dan mengantongi postur APBD Perubahan Tahun 2018 dan Rancangan APBD Induk 2019.
Wayan Koster menjelaskan, pihaknya sudah sempat baca dan pelajari dokumen anggaran Pemprov Bali. Namun, dia masih pandang perlu bertemu jajaran pimpinan OPD terkait, untuk memperoleh penjelasan detail khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Gambaran tentang pendapatan daerah itu akan digunakan untuk menentukan proyeksi pembangunan Bali 5 tahun ke depan. Koster pun berharap OPD terkait memaksimalkan sumber pendapatan yang belum digarap secara optimal.
"Upaya meningkatkan pendapatan harus dipacu dan diintensifkan, karena kita membutuhkan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mengakselerasi program pembangunan," ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini. Koster mengingatkan agar dalam menggali sumber-sumber pendapatan, OPD terkait tetap mengacu aturan yang berlaku.
Pada bagian lain, Koster menegaskan komitmennya melaksanakan agenda besar selama periode pertama kepemimpinannya. Dalam 5 tahun ke depan, pihaknya ingin melakukan sesuatu yang fundamental dan konkret untuk kemaslahatan rakyat Bali. "Harus ada satu lompatan besar dalam 5 tahun ke depan. Saya minta seluruh jajaran birokrasi bersama saya melakukan langkah progresif revolusioner," pinta Koster.
Untuk itu, Koster minta jajaran birokrasi Pemprov Bali menunjukkan dedikasi, komitmen, dan semangat kerja. "Bekerjalah dengan semangat ngayah. Jangan sedikit-sedikit mengharapkan imbalan. Tunjukkan dedikasi untuk Bali dulu," sergah mantan anggota Komisi X DPR RI (membidangi masalah pendidikan, pemuda, olahraga, adat, seni & budaya, pariwisata, ekonomi kreatif) ini.
Menanggapi harapan Gubernur terpilih, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa seluruh jajaran birokrasi siap bekerja keras untuk mengakselerasi program pembangunan.”Kami siap bekerja keras untuk mengimplementasikan visi misi dan program pembangunan yang dirancang,” janji Dewa Indra yang notabene mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali.
Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha, dalam pertemuan kemarin menguraikan gambaran pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir di hadapan Koster-Cok Ace. Dewa Indra menyebutkan, pada 2013 APBD Bali mencapai Rp 4,22 triliun. Lanjut, tahun 2014 meningkat jadi Rp 4,57 triliun. Pada 2015, APBD Bali naik jadi Rp 4,97 triliun.
Sedangkan pada 2016, APBD Bali naik lagi menjadi Rp 5,25 triliun. Terakhir, pada 2017 APBD Bali melonjak menjadi Rp 5,98 triliun. Un-tuk tahun 2018, kata Made Santha, APBD Bali ditetapkan mencapai Rp 6,08 triliun. Sebaliknya, dalam tahun anggaran 2019, Pemprov Bali merancang target pendapatan daerah sebesar Rp 4,84 triliun.
Menurut Made Santha, pendapatan daerah Bali yang sebagian besar disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara makro. Pada tahun 2017, Pemprov Bali gagal mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp 6,22 triliun. Yang terealisasi hanya Rp 5,98 triliun. Masalahnya, saat itu terjadi penurunan pembelian kendaraan baru di Bali. “Secara nasional juga pembelian kendaraan baru menurun 15-25 persen,” tandas birokrat asal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Kendala lainnya, kata Made Santha, adalah belum patuhnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Guna mengatasi kendala tersebut, Bapenda Provinsi Bali telah menempuh berbagai upaya. Antara lain, kebijakan pemutihan, peningkatan sarana prasarana yang mempermudah WP melakukan pembayaran seperti memperbanyak layanan drive thru, penambahan layanan Samsat Keliling, dan Samsat Pembantu. *nat
DENPASAR, NusaBali
Dari pertemuan itu, Gubernur terpilih Wayan Koster sudah kantongi postur APBD Bali 2019. Pertemuan Koter-Cok Ace dengan jajaran pimpinan OPD Pemprov Bali, Jumat kemarin, digelar selama 2 jam di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, mulai pagi pukul 10.00 Wita hingga siang pukul 12.00 Wita. Tujuannya, untuk menyerap dan mengantongi postur APBD Perubahan Tahun 2018 dan Rancangan APBD Induk 2019.
Wayan Koster menjelaskan, pihaknya sudah sempat baca dan pelajari dokumen anggaran Pemprov Bali. Namun, dia masih pandang perlu bertemu jajaran pimpinan OPD terkait, untuk memperoleh penjelasan detail khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Gambaran tentang pendapatan daerah itu akan digunakan untuk menentukan proyeksi pembangunan Bali 5 tahun ke depan. Koster pun berharap OPD terkait memaksimalkan sumber pendapatan yang belum digarap secara optimal.
"Upaya meningkatkan pendapatan harus dipacu dan diintensifkan, karena kita membutuhkan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mengakselerasi program pembangunan," ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini. Koster mengingatkan agar dalam menggali sumber-sumber pendapatan, OPD terkait tetap mengacu aturan yang berlaku.
Pada bagian lain, Koster menegaskan komitmennya melaksanakan agenda besar selama periode pertama kepemimpinannya. Dalam 5 tahun ke depan, pihaknya ingin melakukan sesuatu yang fundamental dan konkret untuk kemaslahatan rakyat Bali. "Harus ada satu lompatan besar dalam 5 tahun ke depan. Saya minta seluruh jajaran birokrasi bersama saya melakukan langkah progresif revolusioner," pinta Koster.
Untuk itu, Koster minta jajaran birokrasi Pemprov Bali menunjukkan dedikasi, komitmen, dan semangat kerja. "Bekerjalah dengan semangat ngayah. Jangan sedikit-sedikit mengharapkan imbalan. Tunjukkan dedikasi untuk Bali dulu," sergah mantan anggota Komisi X DPR RI (membidangi masalah pendidikan, pemuda, olahraga, adat, seni & budaya, pariwisata, ekonomi kreatif) ini.
Menanggapi harapan Gubernur terpilih, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa seluruh jajaran birokrasi siap bekerja keras untuk mengakselerasi program pembangunan.”Kami siap bekerja keras untuk mengimplementasikan visi misi dan program pembangunan yang dirancang,” janji Dewa Indra yang notabene mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali.
Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha, dalam pertemuan kemarin menguraikan gambaran pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir di hadapan Koster-Cok Ace. Dewa Indra menyebutkan, pada 2013 APBD Bali mencapai Rp 4,22 triliun. Lanjut, tahun 2014 meningkat jadi Rp 4,57 triliun. Pada 2015, APBD Bali naik jadi Rp 4,97 triliun.
Sedangkan pada 2016, APBD Bali naik lagi menjadi Rp 5,25 triliun. Terakhir, pada 2017 APBD Bali melonjak menjadi Rp 5,98 triliun. Un-tuk tahun 2018, kata Made Santha, APBD Bali ditetapkan mencapai Rp 6,08 triliun. Sebaliknya, dalam tahun anggaran 2019, Pemprov Bali merancang target pendapatan daerah sebesar Rp 4,84 triliun.
Menurut Made Santha, pendapatan daerah Bali yang sebagian besar disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara makro. Pada tahun 2017, Pemprov Bali gagal mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp 6,22 triliun. Yang terealisasi hanya Rp 5,98 triliun. Masalahnya, saat itu terjadi penurunan pembelian kendaraan baru di Bali. “Secara nasional juga pembelian kendaraan baru menurun 15-25 persen,” tandas birokrat asal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Kendala lainnya, kata Made Santha, adalah belum patuhnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Guna mengatasi kendala tersebut, Bapenda Provinsi Bali telah menempuh berbagai upaya. Antara lain, kebijakan pemutihan, peningkatan sarana prasarana yang mempermudah WP melakukan pembayaran seperti memperbanyak layanan drive thru, penambahan layanan Samsat Keliling, dan Samsat Pembantu. *nat
1
Komentar