Bandara Buleleng Sebaiknya Diswastakan

Menurut Demer, BUMN saat ini setorannya ke APBN sangat kecil. Sekitar Rp 40 triliun setiap tahun. Sementara sekarang APBN yang disuntikan ke BUMN mencapai Rp 80 triliun. “Kalau dalam penyertaan modal negara Rp 80 triliun ke BUMN itu artinya BUMN sudah tidak untung. Mereka sudah bukan diharapkan kembangkan usaha, tetapi memberikan nilai manfaat kepada masyarakat dan daerah miskin. Daerah yang komersial diberikan kepada swasta saja,” beber Demer.

Sementara Pemprov Bali berkeinginan bisa menjadi pemilik saham kalau bandara di Buleleng jadi dibangun. Hal itu diungkapkan Gubernur Made Mangku Pastika secara terpisah di gedung DPRD Bali, Kamis (8/10). Pastika mengatakan sekarang ada dua pilihan lokasi rencana pembangunan Bandara Buleleng. Yakni di Kecamatan Kubutambahan (Buleleng Timur) dan di Kecamatan Gerokgak (Buleleng Barat). Di Buleleng Barat, Pemprov Bali memiliki lahan yang merupakan aset. ”Terus terang saja Pemprov Bali maunya keren supaya bisa ikut memiliki bandara di Buleleng. Karena kita punya lahan aset pemprov di Sumberkelampok yang bisa dimanfaatkan,” ujar Pastika.

Mantan Kapolda Bali ini menyebutkan untuk pembangunan Bandara Buleleng, Menteri Perhubungan sudah menyerahkan kepada Menteri BUMN. Sementara Menteri BUMN sudah menyerahkan ke PT Angkasa Pura supaya bisa bekerjasama dengan Pemprov Bali. “Masalah surat Menteri BUMN ke PT Angkasa Pura itu belum ada. Kita harus pikirkan bersama-sama bagaiman Bandara Buleleng ini bisa terwujud dan terjadi pemerataan pembangunan di Bali Selatan di Bali Utara,” ucap Pastika.