Pemimpin Buleleng Harus Kerja Terukur, Berdampak Lebih Pada Masyarakat
SINGARAJA, NusaBali - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan agar pemimpin daerah khususnya Buleleng, harus memiliki target kerja yang terukur.
Hal ini menjadi prioritas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdampak lebih pada masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Lihadnyana saat membuka Diskusi Akhir Tahun Komunitas Jurnalis (KJB) di Gedung Wanita Laksmi Graha, Jumat (15/12) pagi.
Menurut Lihadnyana, satu tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin adalah mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buleleng dengan baik. Seluruh anggaran yang dimiliki harus dipertimbangkan dengan matang dan dieksekusi melalui program-program solutif, yang dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.
Seperti fokus pembangunan dan penggunaan anggaran Pemkab Buleleng tahun ini dan tahun 2024 mendatang masih di seputaran penanganan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem. Ketiga persoalan ini menurut Lihadnyana adalah permasalahan yang saling berkaitan dan menjadi sebab akibat. “Saya juga sampaikan kepada siapa saja yang menjadi kepala daerah nanti, kita ini terlalu boros anggaran. Anggaran belanja akan kita coba buat sedemikian rupa sehingga APBD dapat digunakan untuk memberikan dampak yang lebih banyak kepada masyarakat,” ucap Lihadnyana.
Menurut Lihadnyana, satu tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin adalah mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buleleng dengan baik. Seluruh anggaran yang dimiliki harus dipertimbangkan dengan matang dan dieksekusi melalui program-program solutif, yang dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.
Seperti fokus pembangunan dan penggunaan anggaran Pemkab Buleleng tahun ini dan tahun 2024 mendatang masih di seputaran penanganan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem. Ketiga persoalan ini menurut Lihadnyana adalah permasalahan yang saling berkaitan dan menjadi sebab akibat. “Saya juga sampaikan kepada siapa saja yang menjadi kepala daerah nanti, kita ini terlalu boros anggaran. Anggaran belanja akan kita coba buat sedemikian rupa sehingga APBD dapat digunakan untuk memberikan dampak yang lebih banyak kepada masyarakat,” ucap Lihadnyana.
Foto: Foto bersama undangan dan peserta Diskusi Akhir Tahun Komunitas Jurnalis Buleleng. -IST
Pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini juga menyebut selama setahun tiga bulan menjadi penjabat Bupati, dia telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yaitu melaksanakan urusan pemerintahan serta memfasilitasi Pemilu dan Pilkada. Dalam konteks mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pihaknya mulai mengubah pola pikir menjadi birokrasi berdampak. “Kami adalah birokrasi maka semuanya adalah tahap demi tahap terukur. Satu rupiah anggaran yang dikeluarkan dampaknya apa, harus jelas. Birokrasi yang tidak menjadi tumpukan kertas, birokrasi yang tidak berada pada zona nyaman dan terjebak pada rutinitas. Atas dasar itu saya langsung memverifikasi usulan perangkat daerah,” imbuh dia.
Lebih lanjut dijelaskan Lihadnyana, memasuki era disrupsi teknologi, semua tata kelola pemerintahan harus serba digital. Begitu pula pelayanan publik didorong agar memudahkan masyarakat dalam pengusulan administrasi perizinan dan non perizinan. Salah satu yang diupayakan pemerintah, yakni mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di lantai III Pasar Banyuasri.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Lihadnyana turut mengapresiasi kontribusi jurnalis dalam pembangunan Buleleng. Pemberitaan dan diskusi serta kerja sama yang terjalin erat antara Pemkab Buleleng dengan jurnalis menjadi salah satu jembatan untuk menyampaikan masukan dan inspirasi dari masyarakat. Dia pun berharap hubungan baik pemerintah dan jurnalis ini tetap terjaga dengan baik sebagaimana mestinya. Namun tetap berdiri di koridor dan tugas fungsi dan pokoknya masing-masing.
Jurnalis sebagai insan pers memiliki kebebasan untuk membuat berita tanpa ada tekanan atau afiliasi dari pihak manapun. Lihadnyana juga berpesan agar produk pers yang diciptakan tetap berimbang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Buleleng.Turut hadir pada kegiatan ini Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota Bawaslu Bali Gede Sutrawan, Forkopimda, Forkomdes, Akademisi, tokoh adat, dan organisasi masyarakat. @ k23
Pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini juga menyebut selama setahun tiga bulan menjadi penjabat Bupati, dia telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yaitu melaksanakan urusan pemerintahan serta memfasilitasi Pemilu dan Pilkada. Dalam konteks mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pihaknya mulai mengubah pola pikir menjadi birokrasi berdampak. “Kami adalah birokrasi maka semuanya adalah tahap demi tahap terukur. Satu rupiah anggaran yang dikeluarkan dampaknya apa, harus jelas. Birokrasi yang tidak menjadi tumpukan kertas, birokrasi yang tidak berada pada zona nyaman dan terjebak pada rutinitas. Atas dasar itu saya langsung memverifikasi usulan perangkat daerah,” imbuh dia.
Lebih lanjut dijelaskan Lihadnyana, memasuki era disrupsi teknologi, semua tata kelola pemerintahan harus serba digital. Begitu pula pelayanan publik didorong agar memudahkan masyarakat dalam pengusulan administrasi perizinan dan non perizinan. Salah satu yang diupayakan pemerintah, yakni mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di lantai III Pasar Banyuasri.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Lihadnyana turut mengapresiasi kontribusi jurnalis dalam pembangunan Buleleng. Pemberitaan dan diskusi serta kerja sama yang terjalin erat antara Pemkab Buleleng dengan jurnalis menjadi salah satu jembatan untuk menyampaikan masukan dan inspirasi dari masyarakat. Dia pun berharap hubungan baik pemerintah dan jurnalis ini tetap terjaga dengan baik sebagaimana mestinya. Namun tetap berdiri di koridor dan tugas fungsi dan pokoknya masing-masing.
Jurnalis sebagai insan pers memiliki kebebasan untuk membuat berita tanpa ada tekanan atau afiliasi dari pihak manapun. Lihadnyana juga berpesan agar produk pers yang diciptakan tetap berimbang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Buleleng.Turut hadir pada kegiatan ini Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota Bawaslu Bali Gede Sutrawan, Forkopimda, Forkomdes, Akademisi, tokoh adat, dan organisasi masyarakat. @ k23
1
Komentar