Berkas Permohonan Perizinan Menumpuk

SINGARAJA, NusaBali - Komisi III DPRD Buleleng, menemukan pelayanan perizinan yang kurang maksimal di Mall Pelayanan Publik (MPP) Buleleng. Ribuan berkas permohonan perizinan menumpuk karena keterbatasan petugas verifikator. Hal tersebut ditemukan saat inspeksi mendadak (sidak) Komisi III pada Senin (6/5) siang kemarin.

 

Kedatangan Komisi III DPRD Buleleng secara mendadak sebenarnya untuk persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberian Insentif dan kemudahan investasi bagi investor. Hanya saat dilakukan pemantauan, dewan menemukan sejumlah kendala di MPP yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

 

Anggota Komisi III DPRD Buleleng, Wayan Masdana menyebut, sebelum Perda dibuat, harus mengacu pada sistem layanan yang dimiliki. Hasil pengamatan politisi asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan ini menyebut proses perizinan khususnya investasi masih mengalami sejumlah kendala.

 

“Saya lihat ada kendala di tahap verifikasi berkas yang masih kurang dan sangat tergantung dari atasan. Seharusnya saat sistem siap bisa mempercepat proses tetapi malah ada penumpukan permohonan karena kekurangan petugas verifikator,” terang Masdana yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini.

 

Di MPP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng hanya menugaskan seorang petugas verifikator. Satu petugas dalam sehari hanya bisa memverifikasi berkas  maksimal 20 permohonan. Sedangkan data terakhir ada 1.384 permohonan perizinan yang masuk.

 

“Pelayanan kita masih kurang saat ini, maka perlu ada perbaikan, besok (hari ini) kita akan gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat),” ungkap Masdana.

 

Selain kesiapan SDM,  di MPP juga disebut masih kekurangan sarana prasarana pendukung. Anggota Komisi III Ketut Dody Tisna Adi menyebut, pemenuhan sarana harus lengkap. Termasuk tempat menunggu masyarakat yang akan mengurus izin atau administrasi kependudukan lainnya. Menurutnya, dari puluhan layanan yang ada di MPP, seluruhnya harus terintegrasi dengan baik.

 

“Kadang masyarakat masih duduk di bawah karena kursi yang ada penuh. Fasilitas begini harus lengkap. Masing-masing dinas jangan ada ego sektoral dan masih perlu tambahan SDM layanan informasi, sehingga saat masyarakat datang tidak bingung lagi karena sudah ada yang mengarahkan,” papar kader Partai Golkar Buleleng ini.7 k23