Lulusan IPDN Tak Langsung Dipulangkan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mewacanakan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perekat nasional.
JAKARTA, NusaBali
Oleh karena itu, ia berencana lulusan dari IPDN tidak langsung ditugaskan di daerah asalnya, melainkan ditempatkan di lokasi lain.
“Kami ingin ASN menjadi perekat nasional. Tahun ini, lulusan IPDN dari daerah-daerah tidak langsung dipulangkan. Mereka ditugaskan ke tempat lain,” ujar MenPAN RB, Jumat (30/9). MenPAN RB mencotohkan, lulusan dari Banten atau Papua tidak langsung bertugas disana.
Mereka bisa ditempatkan di Pekanbaru, Bandung dan Aceh sebagai sekretaris dari Bupati. Hal serupa juga bakal diberlakukan kepada pejabat eselon satu. Hal ini, kata MenPAN RB, telah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur. Disana mereka sudah memulai antar kabupaten.
“Dengan seperti itu membuat ASN menjadi profesional. Mereka juga tidak bakal terpengaruh oleh politik daerah. Kami masih godok aturan ini, karena ASN tidak boleh terlibat dalam urusan politik,” kata MenPAN RB. Dalam kesempatan itu, MenPAN RB mendorong daerah melakukan e goverment.
E govermen sangat penting dalam pemerintahan daerah. Bagi daerah yang telah menerapkannya memiliki hasil bagus. Mereka bekerja lebih efektif dan efisien lantaran kinerjanya menjadi luar biasa. Ia berharap daerah lain bisa mencontoh daerah yang telah menerapkan e goverment tersebut.
“Daerah kami dorong menerapkan e goverment. Dengan e goverment menjadi luar biasa efisien. Nantinya kami akan menetapkan daerah-daerah mana saja yang menjadi role model sehingga daerah lain bisa studi banding sekaligus meniru,” imbuh MenPAN RB. K22
Oleh karena itu, ia berencana lulusan dari IPDN tidak langsung ditugaskan di daerah asalnya, melainkan ditempatkan di lokasi lain.
“Kami ingin ASN menjadi perekat nasional. Tahun ini, lulusan IPDN dari daerah-daerah tidak langsung dipulangkan. Mereka ditugaskan ke tempat lain,” ujar MenPAN RB, Jumat (30/9). MenPAN RB mencotohkan, lulusan dari Banten atau Papua tidak langsung bertugas disana.
Mereka bisa ditempatkan di Pekanbaru, Bandung dan Aceh sebagai sekretaris dari Bupati. Hal serupa juga bakal diberlakukan kepada pejabat eselon satu. Hal ini, kata MenPAN RB, telah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur. Disana mereka sudah memulai antar kabupaten.
“Dengan seperti itu membuat ASN menjadi profesional. Mereka juga tidak bakal terpengaruh oleh politik daerah. Kami masih godok aturan ini, karena ASN tidak boleh terlibat dalam urusan politik,” kata MenPAN RB. Dalam kesempatan itu, MenPAN RB mendorong daerah melakukan e goverment.
E govermen sangat penting dalam pemerintahan daerah. Bagi daerah yang telah menerapkannya memiliki hasil bagus. Mereka bekerja lebih efektif dan efisien lantaran kinerjanya menjadi luar biasa. Ia berharap daerah lain bisa mencontoh daerah yang telah menerapkan e goverment tersebut.
“Daerah kami dorong menerapkan e goverment. Dengan e goverment menjadi luar biasa efisien. Nantinya kami akan menetapkan daerah-daerah mana saja yang menjadi role model sehingga daerah lain bisa studi banding sekaligus meniru,” imbuh MenPAN RB. K22
Komentar