Tag: PPN

JAKARTA, NusaBali - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 5 persen jika pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan dari 11 persen menjadi 12 persen di tahun depan.

Salah satu dari 4 usulan yang disampaikan Menhub untuk turunkan harga tiket pesawat

JAKARTA, NusaBali - Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman, meminta pemerintah mengkaji ulang aturan kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen di 2025.

Pemerintah diminta evaluasi dan jeli menetapkan biaya operasional maskapai

Dibelit persoalan mulai bahan baku mahal hingga nilai dollar yang makin tinggi

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 23,04 triliun, hingga 31 Maret 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 18,74 triliun, pajak kripto sebesar Rp 580,2 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 1,95 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerint

JAKARTA, NusaBali - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, terkait kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen diperkirakan tidak akan berdampak pada usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

DENPASAR, NusaBali - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebutkan pelaku hotel dan restoran berpotensi menyesuaikan tarif jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

JAKARTA, NusaBali - Komisi XI DPR RI mengusulkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 ditunda. Hal ini melihat kondisi perekonomian yang masih diliputi berbagai ketidakpastian sehingga dikhawatirkan akan membuat ekonomi dan daya beli masyarakat melemah.

DENPASAR, NusaBali - Penerimaan pemerintah dari sektor usaha ekonomi digital hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp 22,179 triliun. Penerimaan terbesar salah satunya dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 18,15 triliun.

DENPASAR, Bali - Pemerintah telah menunjuk 163 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sampai dengan 30 November 2023, sebanyak 163 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DENPASAR, NusaBali - Pemerintah telah menunjuk 161 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sampai dengan 30 September 2023. Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan September 2023, yakni DeepL SE, Squarespace Ireland Ltd dan Trendstream Ltd.

JOGJAKARTA, NusaBali - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mewacanakan pemasangan teknologi "Radio Frequency Identification (RFID)" pada ternak sapi di Indonesia sebagai upaya mendukung pencapaian target swasembada daging sapi.

DENPASAR, NusaBali - Sampai dengan 30 April 2023, pemerintah telah menunjuk 148 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut bertambah 4 pelaku usaha jika dibandingkan dengan bulan lalu.

JAKARTA, NusaBali - Penjualan barang agunan oleh pemberi kredit (kreditur) kepada pembeli akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 1,1 persen. Aturan ini berlaku mulai 1 Mei 2023.

JAKARTA, NusaBali
Pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1,1% atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Hal ini berlaku per 1 April 2022 seiring dengan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%.

JAKARTA, NusaBali
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjadi salah satu pihak yang mendukung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen saat pembahasannya di DPR bersama Pemerintah.

Kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen berdampak pada konsumen

JAKARTA, NusaBali
Pengusaha mal meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai keadaan ekonomi RI kembali normal.