Tag: Kemendagri

AMLAPURA, NusaBali
Calon Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Karangasem, Made Kusama Negara, dijadwalkan menjalani tes wawancara secara daring, Rabu (4/1).

TABANAN, NusaBali
Pemkab Tabanan sudah menyetor analisa kajian terkait pengalihan jabatan eselon IV ke fungsional, ke Pemprov Bali, 20 April 2021.

DENPASAR, NusaBali
Penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari wabah corona harus dijalankan secara paralel dan integratif.

Sebenarnya proses lelang jabatan sudah selesai, namun karena jelang Pilkada maka semua proses pelantikan wajib mendapatkan izin Kemendagri.

MANGUPURA, NusaBali
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, bakal menggelar lomba inovasi bagi pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, atau yang disebut kehidupan normal baru.

JAKARTA, NusaBali
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut masih kerap terjadi distorsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan setidaknya ada 6 elemen Pemilu yang dapat mensukseskan Pilkada 2020.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan agar di ibukota negara yang baru nanti tidak ada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Meskipun sudah ada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib, Dewan rame-rame ke Jakarta untuk  konsultasi di Kemendagri.

Kebocoran data KK dan e-KTP diduga dilakukan ‘pemulung’ data di medsos

Kementerian Dalam Negeri mengusulkan Kota Denpasar sebagai salah satu penerima penghargaan ‘Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha’ karena berhasil menunjukkan prestasi dan beragam inovasi.

Beredarnya e-KTP WNA di Cianjur membuat berbagai wacana permunculan.

Belum Rekam e-KTP

Soal Anggaran Pengawasan Hasil Rasionalisasi

Pemerintah sangat serius dalam mengawal penggunaan dana desa, yang di Bali besarnya mencapai Rp 820 juta per desa.

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menemui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. 

Mutasi bisa dilaksanakan enam bulan sebelum atau sesudah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, atau sepanjang ada izin dari Kemendagri.

APBD Gianyar tahun 2017 yang disebutkan terancam ilegal oleh Sekda Provinsi Bali ditanggapi Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya.

Komisi II DPRD Bali datangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (23/3), untuk konsultasikan perjuangan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 288 miliar, menyusul beban pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.