Tag: Menkopolhukam

JAKARTA, NusaBali - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendukung rencana percepatan jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi 10–16 Oktober 2023.

Menurut Mahfud, dibentuknya penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu justru bertujuan agar tidak ada penundaan pemilu

JAKARTA,NusaBali
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo memastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sesuai jadwal.

SURABAYA,NusaBali
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memaparkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini sama beratnya dengan masa lalu.

Menkopolhukam tegaskan pembatalan diskusi di UGM bukan ulah pemerintah.

Setelah lengser dari jabatan Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto di-angkat Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimp-res), Jumat (13/12).

Sejumlah polisi berpatroli di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10).

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Bali menggelar latihan pengamanan dan pengawalan VIP dan VVIP tepatnya di depan Bank BCA di Jalan Raya Puputan, Renon, Kecamatan Denpasar Timur, pada Rabu (16/10) pagi.

Sekumpulan mahasiswa dari berbagai universitas yang menyebut diri mereka sebagai Border Rakyat (Borak), mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengistirahatkan dan membebastugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dari tugasnya.

Kolonel Kav Hendi Suhendi yang dicopot dari jabatan Dandim 147/Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi ditahan mulai Sabtu (12/10).

Dandim 147/Kendari, Sulawesi Tenggara, Kolonel Kav Hendi Suhendi, dicopot dari jabarannya akibat ulah sang istri, Irma Zulkifli Nasution.

Terduga teroris yang ditangkap di Bali beberapa hari sebelum penyerangan Wiranto berinisial NK dan anaknya, JA

Pasca penusukan Menko Polhukam, Wiranto saat kunjungan di Menes, Pandeglang, Banten pada Kamis (10/10) siang langsung direspons Polda Bali.

Pemerintah terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, untuk menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .