Tag: BPJS Kesehatan

GIANYAR, NusaBali
Iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 64 Tahun 2020 naik per 1 Juli 2020. Kenaikan iuran berlaku untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

DENPASAR, NusaBali
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) berupaya mendorong dan meningkatkan kepatuhan Pemberi Kerja Badan Usaha (PK/BU) dalam membayarkan iuran yang telah tetapkan.

TABANAN, NusaBali
Peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) di Kabupaten Tabanan untuk tahun 2020 berjumlah 73.324 orang.

Dari klaim bulan Mei hanya Rp 1,4 miliar, tiba-tiba melesat Rp 9,6 miliar di bulan Juni. Hal ini terkait kondisi ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19.

SEMARAPURA, NusaBali
Sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, tahun 2020 peserta JKN- KIS yang menunggak pembayaran dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali.

Dengan cara sharing anggaran dengan pusat, anggaran Pemkab Buleleng cukup hingga akhir tahun.

MANGUPURA, NusaBali
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) korban PHK atau yang tidak lagi mampu membayar premi asuransi BPJS secara mandiri, diminta beralih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Badung.

JAKARTA, NusaBali
Setelah kenaikan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000 dan kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 akan berlaku pada 1 Juli 2020.

DENPASAR, NusaBali
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengumumkan rencana relaksasi iuran peserta terkait penanggulangan pandemi Covid-19.

JAKARTA, NusaBali
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS perlu dicarikan solusi.

TABANAN, NusaBali
Pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA) membuat Pemkab Tabanan lega.

SEMARAPURA, NusaBali
Pemkab Klungkung menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Data terakhir, ada sekitar 7.000 jiwa warga di Buleleng belum memiliki jaminan kesehatan karena datanya dinyatakan tidak valid.

Pemerintah Kabupaten Badung melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelum Pemkab Buleleng mengagendakan lobi ke BPJS Pusat,  anggota DPRD Buleleng
melakukan konsultasi dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Meski iuran untuk tujuh bulan ke depan sudah dilunasi, namun aktivasi ulang peserta KIS-PBI baru bisa dimanfaarkan per bulan Februari 2020.

Pemegang KIS PBI yang dinonaktifkan, akan aktifkan kembali dalam waktu sebulan.

Dana tanggungan sebesar Rp 97 miliar diplot 7 bulan, dan 5 bulan tersisa diusulkan pengajuan lagi lewat APBD-Perubahan.

Dampak naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membuat Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan tidak bisa mengcover keseluruhan peserta pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Kartu yang dinonaktifkan per 1 Januari 2020 membuat pasien miskin yang sebelumnya menggunakan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) kelimpungan.