Tag: BPJS Kesehatan

SEMARAPURA, NusaBali
Pemkab Klungkung menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Data terakhir, ada sekitar 7.000 jiwa warga di Buleleng belum memiliki jaminan kesehatan karena datanya dinyatakan tidak valid.

Pemerintah Kabupaten Badung melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelum Pemkab Buleleng mengagendakan lobi ke BPJS Pusat,  anggota DPRD Buleleng
melakukan konsultasi dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Meski iuran untuk tujuh bulan ke depan sudah dilunasi, namun aktivasi ulang peserta KIS-PBI baru bisa dimanfaarkan per bulan Februari 2020.

Pemegang KIS PBI yang dinonaktifkan, akan aktifkan kembali dalam waktu sebulan.

Dana tanggungan sebesar Rp 97 miliar diplot 7 bulan, dan 5 bulan tersisa diusulkan pengajuan lagi lewat APBD-Perubahan.

Dampak naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membuat Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan tidak bisa mengcover keseluruhan peserta pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Kartu yang dinonaktifkan per 1 Januari 2020 membuat pasien miskin yang sebelumnya menggunakan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) kelimpungan.

Dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kolaborasi Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng tak bisa men-cover keseluruhan peserta pemegang KIS PBI.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letjen (Purn) dr Terawan Agus Putranto SpRad (K) RI mengatakan Universal Health Coverage (UHC) dimaksudkan untuk cakupan akses pelayanan kesehatan, bukan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berkomitmen sejak awal untuk mendukung pemerintah pusat melalui program JKN-KIS. Dimana untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, Pemkab Badung telah menjalankan Tri Kona (lahir, hidup dan mati).

Kalau berat di kelas satu atau kelas dua, bisa turun kelas. Kami ada kebijakan sampai April 2020.

Dilema etik ini akan dibawa oleh dr Henky ke dalam seminar ‘Continuing Professional Development Ilmu Kedokteran’, Sabtu (30/11) hari ini.

Adanya fenomena peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen kepesertaan mandiri yang mulai beralih turun kelas ke kelas III, maka rumah sakit harus memperhatikan dan menyesuaikan tempat tidur untuk kelas III.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan pemerintah sudah mengeluarkan Rp 115 triliun untuk membantu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga tahun 2018.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali NTT dan NTB sampai dengan 1 Oktober 2019, kepesertaan segmen mandiri berkisar 13,8 persen, dan sebagian besar sudah memilih kelas III.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,  BPJS telah menaikkan iuran semua kelas pelayanan.

Lima perusahaan diberi waktu 7 hari untuk menunaikan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan bagi karyawannya. Jika tidak, izinnya akan dicabut.

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Jumat (15/11), untuk meninjau persiapan pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menyongsong rencana kenaikan premi JKN per 1 Januari 2020 sesuai Perpres No.75 Tahun 2019.