Tag: Menteri Dalam Negeri

Mentan tegaskan semua jenis beras memiliki HET dan regulasi yang wajib dipatuhi

Langkah pertama adalah melakukan efisiensi belanja daerah. Kepala daerah harus mengawasi penggunaan anggaran dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pengurangan alokasi transfer keuangan daerah (TKD) akan dikompensasi melalui berbagai program kementerian/lembaga, salah satunya adalah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

JAKARTA, NusaBali -Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah dan anggota DPRD untuk menunda semua perjalanan keluar negeri untuk fokus menangani situasi di daerahnya masing-masing.

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah menyalurkan 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) secara serentak di seluruh Indonesia melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga pangan.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpihak kepada rakyat.

Tiga unsur, yakni, pertama adanya militer yang kuat untuk menjaga negara dari gangguan luar negeri, kepolisian dan intelijen yang kuat untuk menjaga keamanan ketertiban dalam negeri, serta ASN yang profesional agar dapat menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien.

‘Kalau sekda-nya tidak menguasai permasalahan maka yang ada akhirnya hanya 'yes sir, yes sir' saja, tetapi tidak menyelesaikan berbagai masalah yang ada’

Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut, kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan selama hampir empat bulan terakhir itu terbukti memberikan efek berganda bagi lapisan masyarakat.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa banyak pemerintah daerah yang ternyata sanggup untuk membiayai Pemilihan Suara Ulang (PSU) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah ditinjau ulang.

SEMARAPURA, NusaBali - Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Jumat (7/3).

TABANAN, NusaBali - Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dua perbekel di Tabanan ditunda. Penundaan dilakukan karwna belum turunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru karena ada peralihan pasal terkait kepala desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD).

Selain karena urgensi kestabilan politik di daerah, percepatan pelantikan juga agar para kepala daerah terpilih dapat segera bekerja untuk rakyat

AMLAPURA, NusaBali - Pemerintah meliburkan 5 hari siswa yakni pada awal bulan puasa, 27 - 28 Februari dan 3, 4 dan 5 Maret 2025. Hal ini diatur dengan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 02 tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, dan Menteri Agama Nomor 400.1/320/SJ.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tanggal pelantikan kepala-kepala daerah terpilih menunggu hasil rapat kerja (raker) pemerintah bersama DPR RI pada 22 Januari 2025.

SEMARAPURA, NusaBali - Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil meraih penghargaan Kategori Daya Saing Daerah Fiskal Rendah dalam Program Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

DENPASAR, NusaBali - Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung mendulang predikat Desa Berprestasi 2024 dalam ajang Lomba Desa dan Kelurahan yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

SEMARAPURA, NusaBali - Kasat Pol PP dan Damkar Klungkung, Dewa Putu Suarbawa, berharap dengan pemekaran Satpol PP dan Damkar dapat memaksimalkan proposional tugas hingga anggaran.

Kabupaten Klungkung sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang mendapat penghargaan bersama 49 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.