Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

JAKARTA, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik manipulasi harga saham (goreng saham) di pasar modal kerap berawal dari penyimpangan dalam proses Initial Public Offering (IPO).

JAKARTA, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah memblokir 2.617 entitas keuangan ilegal sepanjang periode Januari-November 2025. Langkah ini dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sebagai upaya memperkuat pelindungan konsumen di tengah maraknya penipuan keuangan digital.

Karena ketiadaan aset dari para pengusaha UMKM yang dapat dijadikan sebagai jaminan

PADANG, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan Deloitte kelompok Gen Z dan milenial mempunyai kepedulian yang tinggi dalam pengelolaan keuangan.

NUSA DUA, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan opsi merger kepada perusahaan asuransi umum jika belum dapat memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar pada akhir 2026.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong sektor perbankan untuk menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan secara mudah, cepat dan murah.

DENPASAR, NusaBali - Masyarakat Bali kian gemar berinvestasi di pasar modal. Hingga Juli 2025, jumlah investor saham di Pulau Dewata melonjak tajam menjadi 163.889 Single Investor Identification (SID), tumbuh 25,87 persen dibanding tahun sebelumnya.

DENPASAR, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di Pulau Dewata memprioritaskan aspek pelindungan konsumen dalam menjalankan bisnisnya.

Pedagang menata kipas lukis saat pameran UMKM di Denpasar, Bali, Rabu (17/9/2025).

JAKARTA, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat likuiditas perbankan nasional menguat setelah adanya penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

JAKARTA, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 guna mendorong perbankan dan lembaga keuangan nonbank (LKNB) menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

JAKARTA, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendelegasikan sebagian wewenang perizinan dari kantor pusat ke kantor OJK daerah. Wewenang perizinan tersebut di antaranya untuk izin perorangan wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek dan penasihat investasi perorangan.

Selain masalah BI cheking, juga ada beberapa CPMI yang terbentur persoalan usia.

JAKARTA, NusaBali - Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) ke level 5 persen. Salah satu tujuannya adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan skema pembiayaan perumahan baru yakni sewa beli atau rent to own (RTO) dapat menjadi solusi untuk membantu pekerja sektor informal bisa memiliki rumah subsidi layak huni.

DENPASAR, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat jumlah saldo simpanan pelajar (simpel) di Pulau Dewata per Mei 2025 mencapai Rp170,8 miliar atau naik 5,26 persen dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai Rp162,3 miliar.

DENPASAR, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kucuran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) menembus Rp 236,53 triliun per Mei 2025. Angka tersebut tumbuh 7,74 persen dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai sekitar Rp 218 triliun.

JAKARTA, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang tetap terjaga dengan pertumbuhan kredit per posisi Mei 2025 sebesar 8,43 persen year on year (yoy) menjadi Rp7.997,63 triliun.

DENPASAR, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus memperluas strategi literasi dan inklusi keuangan melalui kemitraan dengan dunia pendidikan.

DENPASAR, NusaBali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat tingkat pembiayaan bermasalah (non perfoming financing/NPF) perusahaan pembiayaan di Pulau Dewata terkendali sebesar 1,03 persen per Maret 2025.